Home - Pemerintah Provinsi Jawa Barat

berita

Website Resmi Pemerintah Provinsi Jawa Barat
  • Main Menu
  • Tidak ada polling untuk saat ini.

    Alokasi Bantuan Permodalan Untuk Pedagang Kaki Lima (PKL) Tembus Rp.1,9 Triliun

    https://jabarprov.go.id/assets/images/berita/Penataan-PKL-Perlu-Regulasi-Yang-Baik1.jpg

     

    BANDUNG- Pemerintah, melalui dana bergulir yang dikelola melalui LPDB KUMKM, menaruh perhatian besar kepada pelaku KUKM yang diantaranya PKL. Seidaknya di tahun ini, disiapkan dana sebesar Rp.1,9 triliun, ungkap Direktur LPDB KUMKM, Kemas Daniel, dalam keterangannya kepada wartawan usai kegiatan gelar temu wicara yang berlangsung di Plaza Ujung Berung, Kota Bandung (2/4).
     
    Kemas, lebih lanjut memaparkan dari dana bergulir dengan sasaran kalangan PKL, dari plafon yang disediakan tersebut, hingga hari ini sudah terserap Rp.350 miliar. Untuk di Jabar sendiri, jika target penyerapan sebesar Rp.250 miliar prosesnya lebih cepat maka plafonnya akan ditamba menjadi Rp.500 miliar.
     
    Penyaluran dana tersebut, sangat realistis karena PKL merupakan kelompok usaha sektor riil, prosentasenya cukup besar mencapai 60%. Dari sisi bunga, sangat membantu karena hanya sebesar 3%, dengan NPL hanya dibawah 1%.
     
    Penyaluran dana dari LPDB KUMKM, untuk teknis pelaksananya dilaksanakan oleh koperasi dengan user KUKM diantaranya PKL, dengan demikian sebagai pihak penjamin adalah koperasi. Sementara itu, untuk Kopanti, atas penyaluran dana tersebut diminta mengawasi program tersebut.
     
    Dengan penyerapan yang tinggi atas dana bergulir untuk PKL, imbuh Kemas menunjukkan program nyata untuk menggerakkan sektor riil mempunyai manfaat yang nyata untuk mendorong roda perekonomian  karena kontribusi sektor riil yaitu KUKM yang diantaranya ada peran PKL mencapai 55%. 
     
    Sementara itu, di tempat terpisah Wagub Jabar, H. Dede Yusuf yang juga sebagai Dewan Pembina Kopanti yang dalam kesempatan acara tersebut menjadi nara sumber ,dalam keterangannya kepada wartawan mengatakan program dana bergulir dengan sasaran PKL layak untuk diapresiasi karena telah jelas memberikan manfaat kepada pelaku KUKM. Dengan dana tersebut, tidak hanya menertibkan PKL, tetapi juga memberikan manfaat penataan untuk PKL.
     
    PKL, dengan menempati areal jualan di mall, kondisinya kini tidak lagi seperti PKL, mereka kini telah menjadi pengusaha. Program tersebut, jika sudah berhasil harus dikembangkan di daerah-daerah lain, mengingat PDRB Jabar sebesar 54% dihasilkan dari sektor informal perdagangan sebagaimana dikelola oleh PKL selama ini.
     
    Sementara itu, kegiatan gelar temu wicara dengan nara sumber utama Direktur LPDB KUMKM dan Wagub Jabar selaku Dewan Kopanti, dalam diskusi kurang lebih selama 2 jam, dengan peserta para PKL membahaas sektor ekonomi di kalangan PKL baik formal maupun informal.Acara tersebut, menyampaikan pesan pengelolaan PKL dan usaha mikro sangat penting bagi keberadaan ekonomi di suatu wilayah, terlebih lagi jika dikelola yang lebih serius dan profesional yakni berjualan tak lagi di pinggir jalan tetapi di dalam mall dengan fasilitas sudah lengkap.
     
    Bandung Timur Plaza yang berlokasi di Ujung Berung, merupakan mall pertama di Bandung yang pengelolanya adalah koperasi dan hampir mayoritas tenantnya adalah PKL. Jumlah tenant yang siap menempati outlet mencapai 500 tenant.
     
    Kopanti yang kini telah memiliki 38.000 anggota tersebar di wilayah Jabar, bertekad menjadikan Bandung Timur Plaza sebagai projek percontohan bagi daerah lain untuk memfasilitasi dan mengangkat PKL agar dikelola lebih profesional. Harapannya melalui model ini, dapat menciptakan penyerapan tenaga kerja. (Nur)
           
           

    Berita Terkait :

    Komentar
    Comments powered by Disqus