Home - Pemerintah Provinsi Jawa Barat

berita

Website Resmi Pemerintah Provinsi Jawa Barat
  • Main Menu
  • Tidak ada polling untuk saat ini.

    Pelaksanaan Ujian Nasional (UN) Dikritisi

    https://jabarprov.go.id/assets/images/berita/Pelaksanaan_Ujian_Nasional_(UN)_Dikritisi.jpg

     

    Jakarta, Anggota Komisi X DPR RI, Herlini Amran, dalam release yang diterima jabarprov.go.id (15/4) mengungkapkan pelaksanaan UN saat ini, dinilai belum sepennuhnya menggembirakan, karena di beberapa Provinsi pelaksanaannya ada yang ditunda dalam hal waktu pelaksanaanya sehingga UN tidak dapat dilaksanakan secara serempak. Terkait hal itu, kepada Presiden SBY diminta lebih tegas mengevaluasi kinerja Mendikbud dan jajarannya, agar tidak terus mengulang kesalahan serupa.
     
     "Tertundanya UN di  sebelas  propinsi ini merupakan kesalahan yang ketiga dalam tempo enam bulan, dan hal ini jelas telah mengecewakan masyarakat pendidikan Indonesia. Ibarat striker bola, Kemdikbud sudah mencetak hat trick keteledoran dalam hal penggunaan anggaran dan pelaksanaan program rutin kementerian, mulai dari uang tunjangan sertifikasi guru, kemudian beasiswa bidik misi, dan sekarang UN gagal serentak. 
     
    Berbagai kesalahan tersebut,  tidak layak ditolerir. Semua pihak terkait, mencakup pemenang tender dan unsur Kemdikbud terkait, harus diberi sanksi tegas. Jangan sampai mereka terlibat lagi dalam tender ataupun program Kemdikbud sestrategis ini.Terkait hal tersebut,  tidak layak terus mengeluhkan blokir anggaran, ataupun mengkambing hitamkan dinas-dinas yang tidak sejalan dengan targetan program dari pusat. 
     
    Herlini, dalam bagian lain penjelasannya  menyayangkan Mendikbud dan jajarannya kerap umbar keyakinan serba beres, padahal realisasinya sering molor. Ia mencontohkan sebelum kasus gagal UN serentak per 15 April 2013, pihak Kemdikbud menyatakan pelaksanaan UN dijamin 3T yaitu  Yakni tepat waktu UN, tepat distribusi dan jumlah soal UN.
     
     "Nyatanya pekan kemarin di Trenggalek ditemukan kekurangan dan kelebihan jumlah soal UN. Sementara molornya pencetakan dan distribusi soal UN ditemukan nyaris dibanyak daerah, tidak hanya Indonesia Tengah. Praktis persiapan UN tahun ini menubruk Prosedur Operasi Standar yang digariskan BNSP. Jadi, hemat saya tidak baiklah ada Kementerian yang selalu umbar optimisme, padahal di lapangan tidak terkontrol.(Nur)
           
           

    Berita Terkait :

    Komentar
    Comments powered by Disqus