Home - Pemerintah Provinsi Jawa Barat

berita

Website Resmi Pemerintah Provinsi Jawa Barat
  • Main Menu
  • Tidak ada polling untuk saat ini.

    Heryawan : Jalan Rusak, Kendaraan Kelebihan Tonase

    https://jabarprov.go.id/assets/images/berita/DSC_0022.jpg

    BANDUNG-Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan menegaskan kelebihan tonase, menjadi salah satu penyebab kerusakan jalan yang terjadi di Jawa Barat. Untuk menyelesaikan masalah ini, Pemerintah Provinsi sudah menggelar rapat koordinasi mengatasi hal tersebut. Saat pertemuan pertama, Kamis (25/4) di gedung Sate dihadiri semua pihak terkait, baik dari Kepolisian Daerah Jawa Barat, Kodam III Siliwangi, Dinas Perhubungan, Dinas Energi dan Sumberdaya Mineral, Dinas Bina Marga, Satpol PP, Dinas Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Raya serta pimpinan perusahaan pasir, batu dan air baku/minum.
     
    Dan untuk pertemuan koordinasi hari ini, Selasa (21/5) siang, lanjut Heryawan kesepakatan yang dahulu baru berupa draft, maka kini semua pihak terkait sudah sepakat dan menandatanganinya. Termasuk Gubernur Jawa Barat, Kapolda Jabar dan Pangdam III Siliwangi sebagi pihak-pihak yang mengetahui. “Kesepakatan bersama itu  yakni, mengatur berapa tonase paling tinggi yang bisa melewati jalan. Jam operasional dan waktu yang diperbolehkan. Serta adanya pihak yang akan mengawasi dan memberikan sanksi sesuai dengan aturan yang berlaku,” jelasnya
     
    Menurut Heryawan, ketika ada jalan yang rusak, ia tidak mungkin bilang itu jalan nasional dan Pemprov Jabar tak ada urusan. Sebagai gubernur, dirinya harus memiliki inisiatif mengatasi jalan rusak yang ada di Jabar.  "Alhamdulillah, ketika ada pendekatan kami bisa menambal jalan bareng-bareng, jalan pusat dan provinsi," katanya. Kalau mau dihitung-hitung antara pemasukan dari sektor angkutan dibanding dengan kerusakan jalan, maka terjadi selisih yang cukup besar.”Setahun PAD dari angkutan pasir di Kabupaten Cianjur hanya ratusan juta saja, sementara biaya perbaikan jalannya bisa puluhan miliar,” tambahnya.

    Lebih lanjut Heryawan katakan kalau ada yang melanggar komitmen, maka ada sanksinya. Heryawan yakin, kesepakatan tersebut menjadi solusi masalah kerusakan jalan akibat tonase.Selama ini, masyarakat kerap menyalahkan pemerintah karena dinilai lamban melakukan perbaikan. Padahal, Pemprov tidak bisa melakukan perbaikan jika jalur tersebut tergolong jalan nasional atau kabupaten/kota. “Apalagi kesepakatan ini dibuat bersama semua pihak termasuk para pengusahanya. Jadi saya yakin dengan model kesepakatan antar pihak akan memaksa semua pihak untuk mematuhinya demi kebaikan bersama,” pungkasnya.
     
    Kesepakatan tersebut berlaku wilayah pembangunan I, meliputi Kabupaten/Kota Bogor, Kabupaten/Kota Sukabumi, Kota Depok dan Kabupaten Cianjur. Muatan sumbu terberat (MST) maksimal 8 ton. Jam operasional mulai pukul 20.00-05.00 WIB dengan jumlah berat yang diizinkan (JBI) di atas 20 ton dengan ruas jalan yang ditentukan. Akan ada pengawasan bersama dari para pihak terkait. Adapun jika ada pelanggaran maka akan diberikan hukuman sesuai dengan aturan yang berlaku. Kepada semua pihak untuk melakukan sosialisasi internal dan eksternal. Kesepakatan tersebut akan dievaluasi minimal 3 bulan sekali.

     

           
           

    Berita Terkait :

    Komentar
    Comments powered by Disqus