Home - Pemerintah Provinsi Jawa Barat

berita

Website Resmi Pemerintah Provinsi Jawa Barat
  • Main Menu
  • Tidak ada polling untuk saat ini.

    Hindari Salah Saran, BLSM Diupayakan Oleh Kelurahan

    https://jabarprov.go.id/assets/images/berita/akantor_kelurahan_melong.jpg

    CIMAHI-Pembagian Dana Bantuan Langsung Sementara Masyarakat (BLSM) bagi masyarakat kurang mampu sebagai kompensasi dari kenaikkan harga Bahan Bakar Minyak (BBM), akan diupayakan melalui kelurahan, RW dan RT. Pasalnya, alamat warga penerima BLSM yang tertera dalam Kartu Perlindungan Sosial (KPS) di PT Pos Indonesia, banyak yang kurang lengkap. Di samping itu, banyak nama dalam kartu tersebut, orangnya sudah meninggal dunia atau pindah alamat.

    “Kalau Dana BLSM disampaikan langsung oleh PT Pos Indonesia, kami khawatir ada yang tidak tepat sasaran. Soalnya, data penerima BLSM yang ditentukan oleh Pemerintah Pusat tersebut berdasarkan pendataan yang dilakukan oleh Badan Pusat Statistik pada tahun 2011 lalu. Lebih baik, dana BLSM disalurkan melalui kelurahan, kemudian ke RW dan RT untuk diserahkan kepada yang berhak menerimanya,” kata  Solihin, Pengurus RW di Kelurahan Melong, Kecamatan Cimahi Selatan, Kota Cimahi kepada jabarprov.go.id Senin (24/6).

    Hal senada juga dikatakan H. Sudarma, selah seorang anggota LPM di Kecamatan Cimahi Selatan, Kota Cimahi.
    “Saya khawatir penyaluran dana BLSM tidak tepat sasaran. Soalnya, berdasarkan informasi yang saya terima, banyak nama-nama yang tertera dalam KPS, orangnya sudah pindah. Bahkan ada yang sudah meninggal dunia. Ada pula yang sekarang kehidupannya sudah tidak layak lagi dikatakan kurang mampu karena sudah punya usaha dagang yang boleh dibilang maju,” katanya.

    Berdasarkan informasi yang diperoleh jabarprov.go.id Kepala Bagian Administrasi Perekonomian Pemerintah Kota Cimahi, Ir. Yandi Tubagus mengungkapkan, KPS yang harus dibagikan di Kota Cimahi sebanyak 18.934. Yandi juga sependapat bila pembagian BLSM dilakukan melalui kelurahan, RW dan RT. Soalnya, alamat penerima dalam KPS banyak yang tidak lengkap sehingga akan petugas PT Pos Indonesia akan kesulitan menyerahkan kartu penerima BLSM tersebut. (enal)
     

           
           

    Berita Terkait :

    Komentar
    Comments powered by Disqus