Home - Pemerintah Provinsi Jawa Barat

berita

Website Resmi Pemerintah Provinsi Jawa Barat
  • Main Menu
  • Tidak ada polling untuk saat ini.

    Kalangan DPRD Jabar Dorong Pemilihan Kepala Daerah Dipilih Anggota DPRD Jabar

    https://jabarprov.go.id/assets/images/berita/Kalangan-DPRD-Jabar-Dorong-Pemilihan-Kepala-Daerah-Dipilih-Anggota-DPRD-Jabar.jpg
    BANDUNG- Pihak Pemerintah melalui Kementerian Dalam Negeri, kini tengah merancang RUU tentang Pemilihan Kepala Daerah. Adapun salah satu point yang dirancang dalam RUU tersebut adalah  mengembalikan pemilihan Kepala Daerah yang selama ini dipilih langsung oleh rakyat menjadi dipilih oleh DPRD.  Hal tersebut, ditegaskan masing-masing Ketua DPRD Jabar, Irfan Suryanegara dan Anggota Komisi A DPRD Jabar, Deden Darmansyah dalam keterangannya kepada jabarprov.go.id (27/6).
     
    Irfan, dalam keterangannya memaparkan dalam hajatan demokrasi seperti Pemilukada Walikota/Bupati maupun Gubernur dengan melihat pada penyelenggaraan yang sudah dilaksanakan diakui tingkat partisipasi masyarakat untuk menyalurkan hak pilih kian menurun. Pengalaman di daerah yang sudah menyelenggarakan Pemilukada Kota Bekasi dan Kota Depok partisipasi warga dalam menyalurkan hak pilih sangat kurang sehingga dengan memperhatikan kondisi tersebut, perlu dilakukan pemilihan Kepala Daerah oleh DPRD.
     
    Pertimbangan berikutnya, penyelenggaraan Pemilukada langsung di beberapa daerah di luar Jabar, sempat menimbulkan konflik yang diantaranya berujung pada kericuhan antar warga. Pemilukada untuk Bupati/Walikota cukup berasalan karena pemilihan anggota DPRD kini sudah dilaksanakan secara terbuka
     
    Melihat kondisi tersebut, rencana Mendagri untuk mengembalikan pemilihan Walikota/Bupati oleh DPRD patut untuk didukung. Tahapan rencana tersebut, kini dalam proses penyusunan RUU menjadi UU.
     
    Merujuk kepada RUU tersebut, yang akan menjadi prioritas Pemilihan Kepala Daerah oleh DPRD Jabar adalah untuk Bupati/Walikota. Namun, jika untuk Pemilihan Gubernur diperlukan pemilihan oleh DPRD juga patut untuk diwujudkan.
     
    Sementara itu, Deden menegaskan merujuk kepada UUD 1945 pemilihan Kepala Daerah harus dilaksanakan secara demokratis. Implikasinya dapat dilaksanakan secara langsung oleh rakyat atau melalui lembaga legislative sehingga RUU yang kini tengah dirancang Kemendagri sudah sah dari sisi UU.
     
    Merujuk kepada hasil evaluasi, atas efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan Pemilukada, ternyata Pemilukada lebih banyak menimbulkan dampak negative dari pada dampak buruknya. Di sisi lain, kedaulatan rakyat tidak serta merta dapat dialihkan kepada lembaga legislative. Hal itu dapat dilakukan jika anggota yang ada di lembaga legislative harus mempunyai kualifikasi syarat yang memadai diantaranya untuk pendidikan formal minimal harus S1 serta berahlak mulia.
     
    Untuk mewujudkan anggota legislative yang berkualitas, parpol yang mempunyai tangggung jawab diantaranya untuk merekrut Caleg yang berkualitas serta melakukan pembinaan.
     
    Gubernur sebagai Kepala Daerah , mempunyai tiga azas dalam menjalankan fungsi pemerintahan yaitu otonomi daerah, tugas perbantuan dan dekonsesntrasi. Untuk azas  dekonsentrasi dominan peran Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusar. Merujuk kepada peran tersebut, maka sebaiknya pemilihan Gubernur dilaksanakan oleh DPRD.
     
    Selanjutnya, ujar Deden azas peran yang dimiliki Bupati/Walikota meliputi otonomi daerah dan tugas pembantuan. Merujuk pada azas peran ini maka untuk pemilihan Bupati/Walikota sebaiknya dipilih oleh rakyat secara langsung. (Nur)
           
           

    Berita Terkait :

    Komentar
    Comments powered by Disqus