Home - Pemerintah Provinsi Jawa Barat

berita

Website Resmi Pemerintah Provinsi Jawa Barat
  • Main Menu
  • Tidak ada polling untuk saat ini.

    Pembuatan Perda Baru Patut Pertimbangkan Kualitas

    https://jabarprov.go.id/assets/images/berita/Pembuatan-Perda-Baru-Patut-Pertimbangkan-Kualitas.jpg
    BANDUNG- Kegiatan bimbingan teknis (bimtek) untuk Badan Legislasi(Banleg)  DPRD Jabar, sudah berlangsung pekan lalu. Dalam kegiatan tersebut, mengemuka kondisi Perda yang sudah diterbitkan dan sekaligus merancang terbitnya Perda baru inisiatif DPRD Jabar yaitu Raperda tentang Provinsi Layak Anak.
     
    Dari kegiatan bimtek, yang berlangsung dua hari terungkap kendati Perda yang dihasilkan oleh Pemprov. Jabar beserta DPRD Jabar, yang per tahun mencapai puluhan Perda, dari sisi kualitas Perda nanti yang akan terbentuk harus mempertimbangkan aspek kualitas, papar Anggota Banleg DPRD Jabar, Daddy Rohanady dalam keterangannya kepada jabarprov.go.id (9/7).
     
    Daddy, lebih lanjut menuturkan, dari hasil kegiatan Bimtek yang menghadirkan beberapa orang nara sumber dari Pakar Hukum, terungkap dari Perda yang sudah diterbitkan, isinya merupakan copy paste dari UU yang ada.
     
    Selanjutnya, dari Perda yang saat ini, isinya merupakan “cek kosong”, dalam arti isi Perda tersebut masih membutuhkan penjabaran lanjutan dalam bentuk Peraturan Gubernur. Temuan ini, menunjukkan Perda yang ada harus ditingkatkan dari sisi kualitas. Perda yang nanti terbentuk , harus membuat isi yang komprehensif.
     
    Dari pertemuan tersebut, juga terungkap dari 400 Perda Provinsi Jabar, kini harus dievaluasi karena isinya sudah ada yang tidak sesuai lagi dengan kenyataan saat ini. Melalui proses evaluai jika ditemukan adanya Perda yang sudah tidak relevan lagi dengan kenyataan sekarang sebaiknya dicabut keberadaan Perda tersebut.
     
    Daddy, menambahkan atas inisiatif pembentukkan Raperda baru yaitu Raperda tentang Provinsi Layak Anak mendapat dukungan dari P2TP2A. Dari pertemuan tersebut, P2TP2A, menilai jika ada Perda tentang Provinsi Layak Anak di Jabar itu penting karena baru ada 8 Kabupaten/Kota yang mempunyai Perda tentang Kota Layak Anak.
     
    Jika Raperda tersebut tetap dilanjutkan untuk dibuat, sesuai arahan dari Pakar Hukum Tata Negara dan Ilmu Pemerintahan, Pantja Astawa pihak inisiator yaitu DPRD Jabar harus siap bekerja keras agar Perda nanti yang dihasilkan adalah Perda yang memenuhi aspek kualitas.
     
    Opsi pilihan berikutnya, ujar Daddy jika di pihak DPRD Jabar belum siap membuat Perda tersebut, pihak Pemprov. Jabar dapat membuat action plan soal program penguatan kota layak anak.(Nur)
           
           

    Berita Terkait :

    Komentar
    Comments powered by Disqus