Home - Pemerintah Provinsi Jawa Barat

berita

Website Resmi Pemerintah Provinsi Jawa Barat
  • Main Menu
  • Tidak ada polling untuk saat ini.

    Jabar Maksimalkan Penggalian Pajak Daerah

    https://jabarprov.go.id/assets/images/berita/Gubernur-5-Tahun-Kedepan-Saya-Lebih-Pengalaman1.jpg
    BANDUNG- Jabar, dalam rangka memaksimalkan sumber pendapatan  khususnya yang bersumber dari pajak daerah, hingga kini terus memaksimalkan penggalian sumbe-sumber  pajak daerah.
     
    Hal ini disampaikan Gubernur Jabar, H. Ahmad Heryawan dalam sidang paripurna dengan agenda  jawaban Gubernur  atas Pemandangan umum Fraksi-Fraksi terhadap P2APBD Provinsi Jabar tahun 2012 (10/7).
     
    Gubernur, atas hal tersebut lebih lanjut mengungkapkan target pendapatan telah dihitung berdasarkan potensi kendaraan bermotor yaitu proyeksi jumlah kendaraan roda empat dan roda dua dengan mempertimbangkan rerata pertumbuhan BNN I dan market share kendaraan dari Gaikindo, penambahan kendaraan baru, pengenaan pajak progresif dan upaya-upaya untuk menurunkan kendaraan yang tidak melakukan daftar ulang melalui operasi gabungan dan sosialisasi.
     
    Untuk mengurangi  Kendaraan yang Tidak Melakukan Daftar Ulang (KTMDU) yang berdampak pada menghilangnya potensi pendapatan daerah, upaya yang sudah dilakukan antara lain : operasi gabungan atau razia terpadu dengan mitra kerja, penelusuran KTMDU yang melibatkan unsur Kecamatan dan Kelurahan, penyampaian surat kewajiban pembayaran PKB/BBNKB dengan bekerja sama dengan PT Pos Indonesia serta inovasi pelayanan melalui penyediaan Samsat keliling, Samsat outlet, Samsat Drive Thru dan pelayanan pembayaran pajak secara online.
     
    Gubernur, menambahkan  untuk meningkatkan dana perimbangan, diupayakan melalui koordinasi dengan Pemerintah Pusar c.q Kementerian Keuangan yang dilakukan secara berkala dan insidentil, monitoring dalam mekanisme dan penyaluran dana sumber daya alam migas melalui keikutsertaan dalam kegiatan-kegiatan migas dan penghitungan lifting migas, rekonsiliasi data dengan menghadirkan pihak ketiga sebagai pengelola migas dan ikut serta pada bimbingan teknis yang diselenggarakan oleh Kementerian Keuangan c.q Direktur Jenderal Perimbangan  dalam rangka pola perhitungan dana perimbangan yang bersumbe dari sumber daya alam. (Nur)
           
           

    Berita Terkait :

    Komentar
    Comments powered by Disqus