Home - Pemerintah Provinsi Jawa Barat

berita

Website Resmi Pemerintah Provinsi Jawa Barat
  • Main Menu
  • Tidak ada polling untuk saat ini.

    Pengusaha Siap Salurkan THR Meski Dibayar Bertahap

    https://jabarprov.go.id/assets/images/berita/thr-lebaran.jpg

    BANDUNG - Berdasarkan Peraturan Menteri Tenaga Kerja (Permenaker) Nomor 4/1994, setiap perusahaan berkewajiban memberikan tunjangan hari raya (THR) kepada para pekerjanya. Regulasi itu menyatakan, maksimal pemberian THR berlangsung pada H-7.

    Menanggapi hal itu, Ketua DPD Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO) Jabar, Deddy Widjaya, mengatakan pada momen Ramadan dan Idul Fitri tahun ini, kalangan pengusaha di tatar Pasundan siap memenuhi kewajibannya sesuai Permenaker Nomor 4/1994 tersebut.

    "Soal THR, para pelaku usaha siap memenuhinya. Sesuai peraturan,maksimal, pada H-7, THR tersalurkan," tandas Deddy, di Sekretariat DPD APINDO Jabar, Komplek Puteraco Gading Regency, Jalan Soekarnohatta Bandung, Senin (29/7).

    Besarnya nilai THR bagi para pekerja di Jabar, sambung Deddy, bergantung pada kebijakan dan peraturan masing-masing perusahaan.

    Biasanya, sambung Deddy, nilai THR, besarnya 1 kali gaji para pekerja."Biasanya seperti itu. Tapi, saya kira, semuanya bergantung pada peraturan setiap perusahaan," ucap dia.

    Deddy menyatakan, di antara para perusahaan, tidak tertutup kemungkinan, ada pula yang pembayaran THR secara mencicil. Hal itu,kata Deddy, terjadi apabila ada kesepakatan, antara pengusaha dan para pekerjanya.

    Sementara Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Jabar, Hening Widiatmoko, menegaskan, sebaiknya, para pengusaha memenuhi kewajibannya membayar THR sesegera mungkin.

    "Memang, peraturan menyatakan, pembayaran gaji ke-13 bagi para pekerja, yaitu THR, maksimal pada H-7. Tahun ini, jika Idul Fitri tahun ini bertepatan dengan 8 Agustus, berarti, maksimal pembayaran
    THR pada 1 Agustus 2013," tegasnya.

    Mengenai ada tidaknya pencicilan THR oleh pengusaha, Widi mengamini,bahwa hal itu dapat saja terjadi. Biasanya, terang Widi, hal itu karena finansial sebuah perusahaan dalam kondisi down.

    "Aturannya, jika keuangan sebuah perusahaan down, tetapi punya kewajiban membayarkan THR, 2 bulan sebelumnya, mereka harus membuat pelaporan. Tapi, sejauh ini, kami belum menerima adanya perusahaan yang membayarkan THR secara mencicil," kata Widi.

    Dia menegaskan apabila hingga H-7 THR belum juga dibayarkan, pengusaha terancam sanksi. "Ancaman hukumannya, tidak main-main. Bentuknya berupa pidana." tjo
     

           
           

    Berita Terkait :

    Komentar
    Comments powered by Disqus