Home - Pemerintah Provinsi Jawa Barat

berita

Website Resmi Pemerintah Provinsi Jawa Barat
  • Main Menu
  • Tidak ada polling untuk saat ini.

    APBD Karawang 2012 Raih WDP

    https://jabarprov.go.id/assets/images/berita/Paripurna-APBD-1.jpg
    KARAWANG-Bupati Karawang, H. Ade Swara menjelaskan bahwa berdasarkan hasil audit BPK terhadap pelaksanaan APBD Tahun 2013, Kabupaten Karawang mendapatkan predikat Wajar Dengan Pengecualian. Hal tersebut dikemukakan Bupati pada saat Sidang Paripurna DPRD Kab. Karawang dengan agenda Penetapan Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun 2012 dan Penyampaian Nota Pengantar KUA-PPAS Perubahan Tahun Anggaran 2013, Rabu (21/8) kemarin.
     
    Menurut Bupati berdasarkan Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 Pasal 298 Ayat (1) menyebutkan kepala daerah menyampaikan rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD kepada DPRD paling lambat 6 bulan setelah tahun anggaran berakhir.
     
    Berkenaan dengan hal tersebut, lanjut Bupati, rancangan peraturan daerah tersebut memuat laporan keuangan yang meliputi laporan realisasi anggaran, neraca, laporan arus kas dan catatan atas laporan keuangan. “Laporan keuangan pemerintah daerah dimaksud, disampaikan setelah di audit oleh Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (bpk-ri),”jelasnya.
     
    Berdasarkan laporan hasil pemeriksaan BPK RI atas laporan keuangan Pemerintah Kabupaten Karawang telah disampaikan pada tanggal 28 Mei 2013 dengan mendapat opini Wajar Dengan Pengecualian. Opini Wajar Dengan Pengecualian diberikan oleh BPK RI karena ada hal – hal yang bersifat administratif di beberapa satuan kerja perangkat daerah yang saat ini dalam proses tindak lanjutnya dalam kurun waktu 60 hari sejak diterimanya laporan hasil pemeriksaan.
     
    “Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun anggaran 2012 berupa laporan keuangan yang disampaikan dalam bentuk rancangan peraturan daerah ini, telah kami sesuaikan dengan hasil audit BPK,” tambahnya.
     
    Dalam Sidang Paripurna DPRD tersebut, Bupati Ade Swara beserta Ketua DPRD Kab. Karawang, H. Tono Bahtiar dan unsur pimpinan DPRD lainnya pun turut menandatangani kesepakatan penetapan Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2012 untuk menjadi perda definitif.
     
    Sementara itu, dalam nota pengantar KUA-PPAS Perubahan Tahun Anggaran 2013, Bupati Ade Swara menjelaskan bahwa Perubahan APBD dapat dilakukan sesuai ketentuan yang berlaku dan terpenuhinya syarat-syarat sebagaimana diatur dalam Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 Pasal 154 Ayat (1). Proyeksi perubahan anggaran pendapatan tahun 2013 diusulkan naik sebesar Rp. 160 milyar 524 juta atau sekitar 6,82 persen dari anggaran semula sebesar Rp. 2 trilyun 353 milyar 841 juta menjadi sebesar Rp. 2 trilyun 514 milyar 368 juta,  dengan kenaikan berasal dari penambahan pendapatan asli daerah, dana perimbangan, dan lain-lain pendapatan yang syah.
     
    Sedangkan Kebijakan Belanja Daerah tahun 2013 diarahkan (1) penambahan alokasi belanja SKPD dilakukan secara terbatas baik berupa peningkatan kinerja maupun penambahan kegiatan baru yang dinilai penting dengan mempertimbangkan proyeksi kebutuhan sampai akhir tahun anggaran 2013 yang bersumber dari apbd kabupaten, apbd provinsi dan apbn, (2) pergeseran antar kegiatan, obyek dan/atau rincian obyek belanja masing-masing skpd dan antar skpd dengan tetap memperhatikan efektifitas dan efisiensi tingkat pencapaian kinerja sasaran.
    Adapun rencana perubahan anggaran belanja daerah tahun 2013 bertambah sebesar Rp. 240 milyar 294 juta atau sekitar 8,65 persen dari semula sebesar Rp. 2 trilyun 778 milyar 186 juta menjadi sebesar Rp. 3 trilyun 18 milyar 481 juta. Kenaikan tersebut berasal dari Belanja tidak langsung diusulkan naik sebesar Rp. 112 milyar 377 juta,  meliputi : Belanja pegawai tunjangan bagi tenaga pendidik ;  Belanja bantuan sosial untuk program sanitasi dan santunan anak yatim ; Belanja bantuan keuangan kepada pemerintah desa untuk pembangunan gedung kantor desa.
     
    Sedangkan alokasi anggaran belanja langsung diusulkan naik sebesar Rp. 127 milyar 916 juta, yang diprioritaskan untuk peningkatan kinerja pelayanan urusan wajib pendidikan, kesehatan, kebinamargaan, keciptakaryaan, pemberdayaan masyarakat dan pemerintahan desa, ketenagakerjaan, kebudayaan dan pariwisata, serta perikanan dan kelautan. Sedangkan perubahan pada SKPD lainnya bersifat pergeseran anggaran baik antar kegiatan, antar obyek belanja maupun antar SKPD.
           
           

    Berita Terkait :

    Komentar
    Comments powered by Disqus