Home - Pemerintah Provinsi Jawa Barat

berita

Website Resmi Pemerintah Provinsi Jawa Barat
  • Main Menu
  • Tidak ada polling untuk saat ini.

    Layanan Siskohat Masih Mengandalkan Cara Manual

    https://jabarprov.go.id/assets/images/berita/Ledia-Hanifa-Amaliah-12.jpg
    BANDUNG-Layanan siskohat (sistem komputerisasi haji) yang dipakai oleh Kementrian Agama dalam mengelola urusan pendataan jamaah haji semestinya memiliki database lengkap yang mudah diakses dan memiliki keterhubungan antar instansi terkait yang menggunakan sistem datanya.
     
    Misalnya saja  data pendaftar, penyetor, data bank, riwayat berhaji, riwayat kesehatan hingga kloter, pemondokan, kedatangan dan migrasi antar kota (Jeddah, Makkah, Madinah, Mina) semestinya merupakan sebuah keterpaduan yang memudahkan pengelolaan pelayanan dan membantu perapian administrasi 
     
    Hal demikian disampaikan Ledia Hanifa, anggota DPR RI asal F-KPS dalam releasenya yang diterima jabarprov.go.id, Rabu (9/10).
     
    Menurut Ledia, sayangnya siskohat Kementrian Agama belum sampai ke taraf itu. Dalam kunjungan pengawasan ke kantor Siskohat Madinah, tim pengawasan haji dari Komisi VIII DPR RI menemukan bahwa sebagian pekerjaan yang semestinya mudah dilakukan dengan sebuah sistem yang berlabelkan “komputerisasi” masih dilakukan secara manual.
     
    “Servernya ternyata sangat tergantung dengan Jakarta, sehingga saat layanan siskohat di Madinah diminta memperlihatkan cara kerja dan menunjukkan data jamaah petugas yang ada di sana tidak berkutik sama sekali. Hanya dapat mengatakan bahwa semua data sangat tergantung server Jakarta. Bahkan mereka juga  tidak dapat melihat data yang ada secara offline,” jelas Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI, Ledia Hanifa yang  ikut melakukan kunjungan pengawasan ini.
     
    Belum maksimalnya layanan komputerisasi ini  salah satunya menyebabkan persoalan kedatangan dan keberangkatan jamaah haji  tidak dapat terupdate dan bahkan tidak dapat diantisipasi oleh petugas di tempat tujuan selain berhubungan secara tradisional, seperti misalnya dikontak melalui telepon.
     
    Di satu sisi Kementrian Kesehatan juga memiliki siskohat kesehatan dan diakui oleh aleg FPKS ini selangkah lebih baik dari siskohat Kementrian Agama. 
     
    “Siskohat Kemenkes dapat terpantau karena sejumlah gadget android yang diberikan pada petugas di sektor bisa terhubung dengan siskohat sehigga data perkembangan kondisi kesehatan jamaah dapat dipantau dan di update dengan cepat,” kata Ledia lagi
     
    Namun sayang, keterhubungan anatar dua layanan siskohat inipun belum terjadi. Masing-masing sistem sikohat berdiri sendiri hingga tidak bisa menyelesaikannya dengan cepat persoalan terkait dengan layanan bagi jamaah, apalagi bila terdapat perbedaan data.
     
    Karena itu Ledia meminta pemerintah segera memperbaiki layanan siskohat ini dan  menyelesaikan persoalan basis pengolahan data yang terintegrasi agar dapat menjembatani kebutuhan data dan kecepatan updatenya antar lembaga yg berkaitan. 
     
    “Anggaran yang di alokasikan dalam APBN untuk siskohat di Kemenag saja besar lho,  lebih dari 35 miliar rupiah pada tahun anggaran 2013. Anggaran negara sebesar ini  tentu  menjadi tidak tepat guna bila pengelolaan datanya ternyata masih mengandalkan gaya manual.” Tegas Ledia
           
           

    Berita Terkait :

    Komentar
    Comments powered by Disqus