Home - Pemerintah Provinsi Jawa Barat

berita

Website Resmi Pemerintah Provinsi Jawa Barat
  • Main Menu
  • Tidak ada polling untuk saat ini.

    Wagub Paparkan Arah Kebijakan Infrastruktur Strategis Jabar

    https://jabarprov.go.id/assets/images/berita/DSC_0106-.jpg

    BANDUNG-Wakil Gubernur Jawa Barat Deddy Mizwar memaparkan, untuk mengatasi masalah transportasi, Pemerintah Provinsi Jawa Barat telah menetapkan arah kebijakan pembangunan di bidang insfrastruktur yaitu dengan meningkatkan kualitas insfrastruktur strategis Jawa Barat. "Antara lain Pengembangan Jaringan primer, Pengembangan jaringan tol dalam kota maupun luar kota, pengembangan jaringan kereta api, Pengembangan bandara dan pelabuhan nasional maupun internasional, serta Pengembangan sistem angkutan umum massal," paparnya.

    Deddy mengungkapkan, sesuai Undang-Undang nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan, pemerintah dan pemerintah daerah memiliki kewenangan dalam melaksanakan penyelenggaraan jalan, Jalan nasional baik itu jalan Tol atau Non tol. Saat ini jalan nasional dan provinsi dalam kondisi  90% ,akan tetapi untuk jalan kewenangan kabupaten/kota masih dibawah 75%.

    Dirinya mengharapkan peran serta semua unsur pemangku kepentingan terkait pengembangan jaringan jalan. "Karena prasarana jalan memiliki posisi yang sangat penting secara ekonomi dengan memperlancar arus distribusi barang dan orang, meningkatkan kualitas hidup dan mewujudkan kesejahteraan rakyat," ungkapnya pada Konferensi Regional Teknik Jalan Ke-12 di Hotel Grand Royal Panghegar Bandung, Selasa (22/10), yang dibuka secara resmi oleh Wakil Menteri PU Hermanto Dardat.

    Wagub menambahkan, pembangunan prasarana jalan dituntut untuk dapat menciptakan struktur ruang dan konektivitas antar wilayah baik secara regional, nasional maupun global, sehingga mampu menumbuhkan peluang usaha,meningkatkan penyerapan tenaga kerja, serta memberikan multiplier effect terhadap perekonomian, sosial budaya, politik, dan pertahanan keamanan termasuk pariwisata.

    Untuk mewujudkan jaringan jalan yang berkelanjutan, menurut Deddy,  perlu ada upaya upaya stake holder, untuk pengawasan dan penerapan Quick and effective response dalam penanganan kerusakan jalan. "Dalam pelaksanaan konstruksi agar diperhatikan segala aspek kekuatan dan keselamatan, termasuk penerapan dana alokasi khusus(DAK) karena biasanya pengerjaan konstruksi jalan membutuhkan ebih dari satu tahun," pesannya.
     

           
           

    Berita Terkait :

    Komentar
    Comments powered by Disqus