Home - Pemerintah Provinsi Jawa Barat

berita

Website Resmi Pemerintah Provinsi Jawa Barat
  • Main Menu
  • Tidak ada polling untuk saat ini.

    Pembahasan RAPBD Pemprov. Jabar Tahun 2014 Berpeluang terlambat

    https://jabarprov.go.id/assets/images/berita/dprd-jabar.jpg
    BANDUNG- Pelaksaan APBD Provinsi Jabar tahun 2013, tinggal 2 bulan lagi dan selanjutnya untuk tahun 2014, sudah semestinya dilakukan pembahasan RAPBD  Pemprov. Jabar Tahun 2014.
     
    Terkait dengan pembahasan RAPBD  Pemprov. Jabar Tahun 2014, dengan mempertimbangkan pra pembahasan RAPBD  Pemprov. Jabar Tahun 2014, berpeluang akan mengalami keterlambatan, papar Anggota Badan Anggaran yang juga Ketua Komisi B, Selly A Gantina dalam keterangannya kepada jabarprov.go.id (30/10).
     
    Selly, lebih lanjut memaparkan ada tahapan pekerjaan sebelum dilaksanakannya  pembahasan RAPBD  Pemprov. Jabar Tahun 2014, yaitu penyampaian Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) serta pembahasan KUA dan PPAS yang ditindaklanjuti dengan penandatanganan MoU KUA dan PPAS oleh Pemprov. Jabar dan DPRD Jabar.
     
    Soal ketentuan waktu, dengan merujuk kepada Permendagri Nomor 34 Tahun 2013 tentang  Pedoman orientasi  dan Tugas Pendalaman Anggota DPRD Provinsi dan Kabupaten/Kota, untuk penyusunan RKPD serta KUA dan PPAS diberikan jadwal pembahasan waktunya.
     
    Untuk RKPD, selambat-lambatnya dilaksanakan Bulan Mei. Sementara itu, untuk penyusunan KUA dan PPAS selambat-lambatnya harus dilaksanakan minggu kedua Juni serta penandatanganan kesepakatan KUA dan PPAS antara pihak  eksekutif dan legislative harus dilaksanakan Bulan Juli.
     
    Berkenaan dengan tahapan jadwal tersebut, untuk pra pembahasan RAPBD  Pemprov. Jabar Tahun 2014, seluruhnya hingga akhir Oktober 2013 belum dilaksanakan sehingga dengan melihat kondisi tersebut pembahasan RAPBD  Pemprov. Jabar Tahun 2014 berpeluang mengalami keterlambatan.
     
    Selly, menambahkan dalam rapat Badan Anggaran yang berlangsung akhir Bulan oktober 2013, pihak eksekutif diminta segera merampungkan RKPD karena ranah pembuatan RKPD merupakan kewenangan pihak eksekutif dengan  langkah tindak lanjutnya berupa Peraturan Gubernurnur.
     
    Berkenaan dengan penyusunan RKPD, bukan kewenangan legislative. Pihak legislative hanya menerima saja hasil RKPD. Ranah legislative dalam penyusunan anggaran ada dalam tahapan penyusunan  perencanaan yaitu dalam kegiatan Musrenbang. Dalam kegiatan tersebut, hasil reses dan raker di Komisi-Komisi harus jadi pokok-pokok pikiran.
           
           

    Berita Terkait :

    Komentar
    Comments powered by Disqus