Home - Pemerintah Provinsi Jawa Barat

berita

Website Resmi Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat
  • Main Menu
  • Tidak ada polling untuk saat ini.

    Hak-Hak Politik Kaum Difabel

    https://jabarprov.go.id/assets/images/berita/disabilitas.jpg

    SUBANGKAB-Hak politik warga negara wajib dipenuhi dengan baik untuk semua golongan termasuk kalangan difabel (penyandang keterbatasan fisik). Komisi Pemilihan Umum (KPU) Subang bersama elemen masyarakat yang tergabung dalam B Trust berusaha melakukan pelatihan dan sosialisasi kepada kalangan difabel di Subang. Kegiatan berlangsung di Aula Kantor Kecamatan Kalijati Subang, Kamis (31/10).
     
    Panitia pelatihan dan sosilisasi dari B Trust, Sapei Rusin mengungkapkan, pihaknya merekrut sebanyak 10 orang relawan yang terdiri dari LSM setempat, Posyandu dan ormas untuk melakukan diseminasi pemilu kepada para difabel. "Pola kerja yang dilaksanakan dengan 2 cara yaitu dengan community visit mengunjungi komunitas-komunitas difabel baik berada di panti-panti asuhan maupun komunitas lainnya," jelas Sapei kepada penulis.
     
    Kemudian cara lainnya ialah dengan menyebarkan materi sosialisasi melalui pentas pertunjukkan dan compact disk (CD) yang berisikan materi sosialisasi.
     
    Menurut Kepala Bidang Pemulihan dan Pelayanan Sosial, Mimin Mintarsih, jumlah penyandang cacat di Subang terdata sebanyak 7011 orang dan 5221 orang diantaranya adalah warga yang telah memiliki hak pilih pada pemilu mendatang.
     
    KPU Subang mengapresiasi kegiatan ini sebagai kegiatan yang perlu didukung sebagai salah satu usaha meningkatkan partisipasi pemilih. Menurut Maman Suparman, Divisi Sosialisasi KPU Subang, pihaknya memberikan fasilitas-fasilitas dan cara-cara maksimal kepada kalangan difabel. Diantaranya menyediakan template-template bagi penyandang difabel supaya mereka mengenal calon-calon yang akan dipilihnya. Sedangkan pelaksanaan pemilihan KPU juga akan memberikan kemudahan dengan tetap menjaga kerahasiaan pilihan. "Salah satunya untuk penyandang tuna netra bisa didampingi oleh anak/cucu atau orang lain yang dipercaya," dan guna menghindari kecurangan, bagi pendamping dibuatkan pernyataan, jelas Maman.
     
    Apresiasi positif juga diberikan oleh Camat Kalijati, Tatang Komara. Menurutnya upaya memenuhi hak-hak politik warga negara adalah upaya yang patut didukung penuh oleh semua pihak. "Walaupun kurang signifikan dalam peningkatan angka partisipasi pemilih, tetapi upaya pemenuhan hak-hak politik warga negara itulah yang paling penting dan utama," ujar Tatang. Oleh karenanya selaku pemerintah pihaknya sangat mendukung pada upaya B Trust sebagai elemen masyarakat dalam membantu pemenuhan hak-hak politik warga negara.  (Diskominfo - Bag. Humas)
     

           
           

    Berita Terkait :

    Komentar
    Comments powered by Disqus