Home - Pemerintah Provinsi Jawa Barat

berita

Website Resmi Pemerintah Provinsi Jawa Barat
  • Main Menu
  • Tidak ada polling untuk saat ini.

    Sosialisasi Perda Traficking

    https://jabarprov.go.id/assets/images/berita/Humas_Pemkab_File_Photo.jpg
    KARAWANG-Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak kab Karawang (P2TP2A) menunjukan aksinya dengan sudah dibuatnya  Perda yang mengatur kinerja mereka sebabagi landasan hukum. Perda tersebut adalah Perda No 7 Tahun 2012 tentang Pencegahan dan penanganan perdagangan orang. Perda tersebut mulai disosialisasikan terhadap masyarakat seluruh Kab Karawang dengan adakan pertemuan di tiap kecamatan. 
     
    Sosialisasi telah dilakukan di Kec Cibuaya, Pedes, Majalaya dengan karawang timur, Cilamaya Kulon dan Cilamaya Wetan, Kotabaru dengan Tirtamulya, Rengasdengklok dengan Karawang Barat, Jayakerta dengan Kutawaluya, Batujaya dan Pakisjaya dan diakhiri dengan Rawamerta dan Cilebar, hampir semua titik sosialisasi di buka langsung oleh ketua P2TP2A Hj Nurlatifah Swara.
     
    Pada kesempatan itu, yang menjadi peserta sosialisasi yaitu antara lain para kepala Desa, BPD, Muspika, TP PKK Kecamatan dan desa dan juga ada unsur kepolisian seperti Kanit PPA Kapolres Karawang yang juga didatangkan sebagai penyaji materi.
     
    Dalam sambutannya Ketua P2TP2A Hj Nurlatifah  menngungkapkan bahwa perda tersebut merupakan salah satu bentuk wahana pelayanan bagi perempuan dan anak dalam upaya pemenuhan informasi dan kebutuhan di bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi, politik, hukum, perlindungan dan penanggulangan tindak kekerasan serta perdagangan terhadap perempuan dan anak.
     
    Mengenai Kasus-kasus tindak pidana perdagangan orang, saat ini menunjukkan peningkatan yang cukup tinggi. Pada tahun 2009-2011 dan saat ini di kabupaten karawang dinyatakan 15 kecamatan masuk kategori kecamatan rentan perdagangan orang.
     
    Atas maraknya tindak kejahatan traficking, dan untuk memenuhi landasan hukum  aksi P2TP2A dibuatlah Perda Nomor 7 tahun 2012 dan selanjutnya  perlu  disosialisasikan, dengan maksud antara lain mencegah sejak dini terjadinya perdagangan orang, demikian Hj. Nurlatifah.
     
    Terakhir Ketua P2TP2A menghimbau semua pihak, bahwa untuk menangani  urusan Perdagangan orang ini, adalah tanggung jawab bersama.
           
           

    Berita Terkait :

    Komentar
    Comments powered by Disqus