Home - Pemerintah Provinsi Jawa Barat

berita

Website Resmi Pemerintah Provinsi Jawa Barat
  • Main Menu
  • Tidak ada polling untuk saat ini.

    Diskominfo Gelar Diskusi Revisi UU Penyiaran

    https://jabarprov.go.id/assets/images/berita/Diskominfo-Gelar-Diskusi-Revisi-UU-Penyiaran.jpg
    BANDUNG – Dinas Komunikasi dan Informatika Diskominfo Provinsi Jawa Barat menyelenggarakan Diskusi Publik tentang revisi Undang-Undang No. 32 tahun 2002 tentang Penyiaran, Selasa (3/12)  yang sekarang sedang digodog di DPR RI. Diskusi dihadiri para praktisi penyiaran baik radio dan televeisi lokal dan nasional, dan dibuka Kabid SKDI Diskominfo Provinsi Jabar, Deddy Dharmawan.
     
    “Sebenarnya yang perlu segera direvisi itu adalah Undang-Undang tentang Telekomunikasi tahun 1999 yang sudah 14 tahun belum direvisi. Dan Undang-Undang Telekomunikasi itu seharusnya menjadi induk dari Undang-Undang Penyiaran” ujar Dadan Saputra, salah satu narasumber yang juga komisioner KPID Jabar.
     
    Sementara itu, narasumber lain Dede Mulkan dari Unpad mengatakan, revisi Undang-Undang Penyiaran harus berdampak pada kemaslahatan publik local.
     
    “Bagi Saya, berbicara soal penyiaran, itu artinya bicara lokalitas. Karena informasi lokal hanya akan efektif bila dikonsumsi masyarakat lokal juga” ujar Dede Mulkan.
     
    Hasil diskusi itu diharapkan bisa menjadi usulan dan rumusan yang diwakili oleh Diskominfo dan KPID Jabar untuk disampaikan kepada DPR-RI dan Pemerintah Pusat.  
           
           

    Berita Terkait :

    Komentar
    Comments powered by Disqus