Home - Pemerintah Provinsi Jawa Barat

berita

Website Resmi Pemerintah Provinsi Jawa Barat
  • Main Menu
  • Tidak ada polling untuk saat ini.

    Pemprov Jabar Tolak Penangguhan UMK Puluhan Perusahaan

    https://jabarprov.go.id/assets/images/berita/gambar_8106.jpg

    BANDUNG - Akhir Desember 2013, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jabar menerbitkan putusan mengenai kenaikan upah minimum kota-kabupaten (UMK) 2014. Berdasarkan mekanisme, perusahaan-perusahaan berhak mengajukan penangguhan kenaikan UMK.

    "Jumlah perusahaan yang mengajukan penangguhan UMK 2014 yaitu 208 perusahaan. Tahun lalu, lebih banyak, jumlahnya 289 perusahaan," tandas Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Jabar, Hening Widiatmoko.

    Dia  mengatakan setelah menampung berkas-berkas pengajuan penangguhan dan melakukan verifikasi, pemerintah menyetujui permohonan penangguhan sebanyak 166 perusahaan. Tahun lalu, sambungnya, pemerintah menyetujui
    penangguhan 257 perusahaan.

    "Pengajuan penangguhan yang ditolak pemerintah sebanyak 37 perusahaan. Tahun lalu, lebih sedikit, yaitu 32 perusahaan. Kemudian, sejumlah 5 perusahaan mencabut usul atau pengajuan penangguhan," papar Widi.

    Pengajuan penangguhan itu berasal dari 12 kota-kabupaten dimana Kabupaten Bogor terbanyak mengajukan penangguhan, mencapai 61 perusahaan.  Kabupaten Bogor pun menjadi yang terbanyak mengalami penolakan penangguhan UMK 2014, yaitu 9 perusahaan.

    "Dengan adanya putusan tersebut, tidak sedikit tenaga kerja yang upahnya mengalami penundaan kenaikan. Penundaan itu, waktunya variatif, yaitu 6-12 bulan. Jumlahnya mencapai 140.582 orang. Yang terbanyak adalah Kabupaten Bogor, yaitu 56.177 orang," sebut Widi. tjo

           
           

    Berita Terkait :

    Komentar
    Comments powered by Disqus