Home - Pemerintah Provinsi Jawa Barat

berita

Website Resmi Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat
  • Main Menu
  • Tidak ada polling untuk saat ini.

    Heryawan: Koneksi BPK Pada Kas Daerah Cegah Korupsi

    https://jabarprov.go.id/assets/images/berita/gambar_8108.jpg

    JAKARTA - Koneksi langsung Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI terhadap seluruh transaksi kas Pemerintah Provinsi Jawa Barat disambut antusias Gubernur Ahmad Heryawan.

    Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan berpendapat, akses luas BPK terhadap transaksi keuangan pemerintah provinsi dipastikan akan meminimalkan penyelewengan keuangan negara.

    "Tentu akan mencegah terjadinya tindak korupsi karena bila semua transaksi transparan, maka siapapun akan tidak berani melakukan penyimpangan," tandas Aher kepada wartawan di Gedung BPK RI, Jakarta, Rabu (22/1).

    Gubernur Heryawan berada di BPK mengikuti Penandatanganan Komitmen Bersama Peningkatan Akuntabilitas Keuangan Negara, yang dihadiri Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan Wakil Presiden Budiono.

    Dengan akses itu, monitoring seluruh lalulintas transaksi keuangan pemprov akan termonitor dalam Pusat Data Keuangan Negara (Pusden) BPK. Dengan sistem ini BPK dapat melakukan pemeriksaan secara elektronik (e-audit).

    Penerapan koneksi real-time Pusden terhadap seluruh transaksi keuangan kas daerah baru diterapkan di lima pemprov: DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Bali, dan Sulawesi selatan.

    "Jaringan yang memungkinkan BPK dapat melakukan e-audit terhadap keuangan (Pemprov) Jawa Barat sudah dirintis pada 2013. Tahun ini akan lebih dimantapkan," ujar Heryawan.

    Selaku Gubernur, Heryawan menambahkan, telah meminta agar BPK menerapkan sistem pengawasan yang sama terhadap seluruh transaksi keuangan pemerintah kabupaten/kota se-Jawa Barat.

    Permintaan dimaksud, masih ulas Heryawan, disambut positif BPK. Namun, penerapannya akan digelar sesuai ketersediaan sumberdaya di BPK.

    Sebelum Penandatanganan Komitmen Bersama Peningkatan Akuntabilitas Keuangan Negara yang dilakukan lima menteri, termasuk Menteri Dalam Negeri yang membawahi entitas kepala daerah Gubernur Heryawan menandatangani kesepakatan antara BPK, Pemprov Jawa Barat, dan Bank Jabar Banten (BJB).

    Kesepakatan ini salah satu unsur koneksi keuangan kas Pemprov Jawa Barat.

    "Audit secara elektronik akan sangat memudahkan sebab kita online dengan BPK soal transkasi apa saja. Transaksi belanja rutin dan modal untuk pembangunan juga terpantau," papar Heryawan.

    Bukan cuma itu, transaksi pemenang tender barang dan jasa di lingkungan pemprov juga dipantau BPK. Pemprov Jawa Barat sendiri telah menerapkan transaksi non-cash dengan pemenang tender.

    "Segera, pemenang tender dalam belanja barang dan jasanya juga dilakukan secara non-cash. Inipun akan dipantau langsung BPK," tandas Heryawan.

           
           

    Berita Terkait :

    Komentar
    Comments powered by Disqus