Home - Pemerintah Provinsi Jawa Barat

berita

Website Resmi Pemerintah Provinsi Jawa Barat
  • Main Menu
  • Tidak ada polling untuk saat ini.

    Pembiayaan BPJS Bagi Pasien Belum Maksimal

    https://jabarprov.go.id/assets/images/berita/gambar_8151.jpg

    BANDUNG- Direktur Medik dan Keperawatan Rumah Sakit Hasan Sadikin Bandung (RSHS), dr. Rudi Kurniadi Kadarsah, Sp.An., MM., M.Kes. menilai bahwa pembiayaan, Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan, hingga saat ini belum maksimal, meski program ini telah dilaksanakan sejak 1 Januari 2014 lalu.

    Menurut Rudi, sebelum BPJS Kesehatan diberlakukan, pengobatan untuk pasien kanker dapat terfasilitasi melalui sistem yang berlaku sebelumnya, namun setelah sistem diganti dengan BPJS Kesehatan, pengobatan tidak sepenuhnya terfasilitasi.
    “Dulu saat dikelola PT Askes, pasien yang melakukan kemoterapi dalam terfasilitasi hingga belasan juta, sekarang pasien baru dapat terfasilitasi sekitar 3 juta saja,” ucapnya.

    Rudi mengatakan, dengan diberlakukannya BPJS Kesehatan, masyarakat yang akan berobat ke rumah sakit umum pemerintah dengan kartu BPJS harus mendapat rujukan dari dokter, klinik/puskesmas atau rumah sakit umum daerah.

    “Hal ini yang masih belum dipahami oleh masyarakat, tak jarang pihaknya yang dimarahi pasien karena dipandang tidak becus memberikan layanan kesehatan,” ujar Rudi, dalam diskusi “Unpad Merespons: Diskusi Pandangan Unpad terhadap BPJS” di Ruang Executive Lounge Gedung Rektorat Unpad Kampus Iwa Koesoemasoemantri, Bandung, Selasa (28/01).
    Padahal menurut Rudi, RSHS sebagai Unit Pelaksana Teknis BPJS, RSHS yang dikategorikan sebagai rumah sakit tersier (subspesialis), kita harus melayani masyarakat yang membutuhkan pengobatan umum.

    “Banyak masyarakat belum tahu, ketika sudah datang ke rumah sakit tersier harus mendapatkan rujukan. Hal ini tentu memberatkan bagi pasien,” katanya. (Parno)

           
           

    Berita Terkait :

    Komentar
    Comments powered by Disqus