Home - Pemerintah Provinsi Jawa Barat

berita

Website Resmi Pemerintah Provinsi Jawa Barat
  • Main Menu
  • Tidak ada polling untuk saat ini.

    Otonomi Daerah, Mendorong Iklim Kompetisi Dalam Pembangunan

    https://jabarprov.go.id/assets/images/berita/gambar_8851.jpg

    BANDUNG-Kebijakan otonomi luas berkembang sejak Tahun 1999, telah menempatkan daerah (Kab/Ko) sebagai ujung tombak penyelenggaraan fungsi pelayanan umum dan pembangunan. Sejalan dengan itu, daerah diberikan kewenangan yang luas untuk menjalankan urusan-urusan pemerintahan, serta hak untuk menggali berbagai potensi dan sumber pendapatan guna mendukung implementasi-implementasi urusan pemerintahan secara optimal.

    Hal demikian dijelaskan Gubernur Ahmad Heryawan dalam sambutan tertulisnya yang dibacakan Sekda Prov. Jabar Wawan Ridwan, saat membuka Rapat Gabungan Forum Koordinasi Daerah Mitra Praja Utama (MPU) Tahun 2014, Selasa (13/5) di Hotel Horison Bandung.

    Dengan kewenangan dan hak otonomi yang lebih luas dan lebih besar itu, maka wajarlah bila otonomi telah mendorong lahirnya iklim kompetisi antar daerah dalam pembangunan  daerahnya, jelas Gubernur.

    Kondisi tersebut telah mengilustrasikan dengan jelas, bahwa otonomi daerah sesungguhnya memberikan tanggungjawab dan beban kerja yang jauh lebih berat kepada daerah dibanding masa-masa sebelumnya. Sementara disisi lain Pemerintah masih dihadapkan pada permasalahan-permasalahan yang klasik berupa keterbatasan kualitas dan kuantitas sumber daya, baik anggaran, SDM maupun sarana dan prasarana. Hal ini mengharuskan jajaran pemerintah daerah untuk berfikir secara kreatif dan inovatif guna membangun system manajemen yang lebih efektif dan efisien, ujar Heryawan.

    Salah satu strategi yang harus ditempuh ialah dengan mengembangkan pola-pola partisipasi, kerjasama dan kemitraan dalam penyelenggaraan suatu urusan atau kewenangan tertentu, tegas Heryawan.

    Undang-Undang No 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah memberikan legalitas untuk dilaksanakannya kerjasama pembangunan diantaranya antar daerah. Bahkan Pasal 196 ayat 2 lebih tegas lagi berisi perintah untuk membuat kerjasama antar daerah.

    Menurut Heryawan, paparan tersebut mengilustrasikan adanya sebuah trend baru administrasi publik, yakni adanya interconnection dan inter dependence antara pemerintah daerah dalam penyelenggaraan urusan atau kewenangan tertentu.

    Berangkat dari hal-hal tersebut Pemprov. jabar berharap agar pola kerjasama yang selama ini terbangun dengan 10 provinsi anggota Forum Kerjasama Daerah Mitra Praja Utama (MPU) dapat terus diperkuat dan dikembangkan. Oleh karena itu, pada kergiatan rapat gabungan kali ini, dapat merumuskan program-program yang konkrit, terukur dan memiliki dampak yang bermanfaat bagi masyarakat lintas daerah, demikian Gubernur Heryawan.

    Pembukaan rapat gabungan tersebut ditandai dengan pemukulan gong sebanyak tiga kali oleh Sekda Wawar Ridwan mewakili Gubernur, didamping Ketua Sekber MPU dan Ketua Panitia Rapat koodinasi, Achdiat. Rapat akan berlangsung hingga tanggal 14 Mei 2014.

     

           
           

    Berita Terkait :

    Komentar
    Comments powered by Disqus