Home - Pemerintah Provinsi Jawa Barat

berita

Website Resmi Pemerintah Provinsi Jawa Barat
  • Main Menu
  • Tidak ada polling untuk saat ini.

    Aher: Penanganan Inflasi Harus Menyeluruh

    https://jabarprov.go.id/assets/images/berita/gambar_8899.jpg

    JAKARTA -- Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan (Aher) menyatakan bahwa dalam batas-batas tertentu inflasi dibutuhkan. Namun perlu diingat juga ketika mengendalikan inflasi harus menyeluruh dilihat bukan hanya supply dan demand penyebabnya mungkin juga ada premanisme atau penimbunan logistik di lapangan. 

    Oleh karena itu, menurutnya, dalam mencari permasalahan di lapangan yang berkaitan dengan inflasi harus melakukan penelurusan ke lapangan, sehingga penyebab terjadinya inflansi di daerah dapat diketahui alasan dan penyebabnya. Hal ini diungkapkannya ketika hadir pada Sarasehan Nasional bertema “Kebangkitan Ekonomi Nasional melalui Pertumbuhan Ekonomi Daerah yang Kuat dan Inklusif, Pengendalian Inflasi yang Rendah, serta Pelaksanaan Reformasi Struktural yang Konkrit” di Kantor Pusat Bank Indonesia - Jakarta, Selasa (20/5). 

    "Langkah praktis dalam mengendalikan inflasi atau kenaikan harga sebagai contoh bila terdapat kenaikan harga cabe di daerah khususnya menjelang bulan puasa ternyata bukan masalah supply dan demand namun terdapat kegiatan penimbunan cabe di lapangan, sehingga solusinya bukan memutuskan untuk import cabe tapi menyelesaikan proses hukum penimbunan cabe nya," tandasnya. 

    Gubernur Bank Indonesia (BI) Agus DW Martowardojo dalam sambutannya mengatakan sejak tahun 2013 lalu inflasi Indonesia mencapai angka yang cukup tinggi. Untuk mengendalikan laju inflasi yang tinggi tersebut, perlu upaya bersama oleh seluruh pemangku kepentingan.

    Agus menyebutkan inflasi Indonesia pada tahun 2013 lalu cukup tinggi, yakni 8,38 persen. Capaian tersebut adalah yang tertinggi di antara negara-negara ASEAN. Akan tetapi pada tahun 2011 inflasi mencapai 3,8 persen dan 4,3 persen di tahun 2012. Selama 10 tahun terakhir pertumbuhan ekonomi Indonesia tidak kurang dari 5 persen per tahun. Pada tahun 2013, pertumbuhan ekonomi nasional mencapai 5,8 persen. Capaian tersebut merupakan yang tertinggi kedua di antara negara-negara G20 setelah Cina. 

    "Tantangan kita bersama adalah bagaimana pembangunan ekonomi kuat, berkesinambungan, dan inklusif. Sehingga, tidak ada perbedaan antara yang kaya dan miskin. Bahkan dipersempit gap-nya," ujar Agus. 

    Lebih lanjut, Agus menyoroti pentingnya reformasi struktural untuk menjaga pertumbuhan ekonomi nasional dan pengendalian inflasi. "Indonesia yang selama 10 tahun tumbuh rata-rata 5,5 persen tidak bisa tumbuh di atas 6 sampai 9 persen bila tidak dilaksanakan reformasi struktural," tegas dia.

    Sarasehan dihadiri para Gubernur Propinsi dan Bupati/Walikota peserta Rakornas TPID 2014, Ketua Lembaga Tinggi Negara, Anggota DPR-RI, asosiasi bisnis, ekonom serta akademisi.

    Sarasehan Nasional ini bertujuan menyamakan persepsi mengenai arti pentingnya penguatan peran pengelolaan ekonomi daerah di tengah tantangan perekonomian nasional dan global, meningkatkan kerjasama dalam menjaga kestabilan harga dan mendukung pembangunan ekonomi nasional, dan mengantisipasi secara bersama risiko-risiko yang timbul terhadap kestabilan harga dan kesinambungan ekonomi di daerah.

    Terkait dengan hubungan Pemerintah Pusat dan Daerah dalam rangka pembangunan perekonomian, dalam kesempatan acara sarasehan dimaksud Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Chairul Tanjung menyampaikan mengenai langkah-langkah koordinasi kebijakan pusat-daerah dalam rangka mendorong pertumbuhan ekonomi, menjaga stabilitas harga, dan mempercepat reformasi struktural perekonomian. Sementara Menteri Dalam Negeri, Gamawan Fauzi menyampaikan concern mengenai peran pemerintah daerah dalam rangka meningkatkan daya saing dan kecepatan pembangunan di daerah.

    Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Chairul Tanjung menyatakan bahwa biaya yang mahal adalah tentang koordinasi, komunikasi dan implementasi. Indonesia masuk dalam 5 besar perekonomian dunia yang dihitung dari kekuatan daya beli masyarakatnya. Kekuatan daya beli harus didukung oleh kekuatan ekonomi di tiap tiap daerah. 

    "Indonesia akan kuat bila pemerintah daerahnya kuat dan pembangunannya inklusif. Saat ini angka Inflansi di Indonesia cukup besar yang akan mengurangi angka kekuatan daya beli masyarakat khususnya masyarakat yang berpenghasilan rendah atau masyarakat miskin yang jumlahnya ada sekitar 40 persen di indonesia," ungkapnya. 

    Chairul menyebutkan menjelang bulan Ramadhan ini tentunya harga-harga sangat berpengaruh terhadap angka inflansi yang akan menggangu daya beli masyarakat. "Kenaikan harga harga sangat dipengaruhi oleh distribusi serta tidak seimbangnya antara supply dan demand serta adanya oknum pedagang yang mengambil keuntungan yang tidak wajar," katanya. 

    Sementara Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi menyatakan kegembiraannya bahwa sarasehan ini dihadiri 100 persen gubernur se-Indonesia. 

    Gamawan mengatakan otonomi mempunyai tujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan UU Otonomi Daerah. "Bagaimana daerah dalam menekan inflansi di daerah tentunya dapat dilaksanakan melalui penguatan sumber keuangan daerah melalui peningkatan PAD di daerahnya masing masing," katanya. 

    Mendagri sangat optimis bahwa daerah melalui forum pengendali inflansi daerah dapat menekan angka laju inflansi daerah melalui koordinasi yang sinergis antara pemerintah pusat dan daerah. 

           
           

    Berita Terkait :

    Komentar
    Comments powered by Disqus