Home - Pemerintah Provinsi Jawa Barat

berita

Website Resmi Pemerintah Provinsi Jawa Barat
  • Main Menu
  • Tidak ada polling untuk saat ini.

    Raskin Jangan Dibagi Rata

    https://jabarprov.go.id/assets/images/berita/gambar_8981.jpg

    BANDUNG-Banyak masyarakat yang mengeluhkan menerima bantuan raskin tidak sebanyak 15 kg karena dibagi-bagi dengan warga lain yang tidak mendapatkan raskin, meski dianggap masih warga miskin.

    Sarwat Fardaniyah, Kasubdit Identifikasi dan Analisis Direktorat Penanggulangan Kemiskinan Perdesaan, Kementerian Sosial RI menjelaskan bahwa semua rumah tangga penerima KPS, atau Surat Keterangan Rumah Tangga Miskin (SKRTM) bagi Rumah Tangga Pengganti hasil Mudes/Muskel, berhak mendapatkan Beras Raskin.

    "Masing-masing mendapatkan jatah 15 kilogram per rumah tangga per bulan, yang disalurkan pada waktu-waktu tertentu, dengan harga tebus Rp1.600 di titik distribusi," terang Sarwat.

    Menteri Sosial juga mengingatkan bahwa beras Raskin tidak untuk dan jangan dibagi rata. Membagi rata beras Raskin kepada yang tidak memiliki KPS atau SKRTM bagi RTS Pengganti adalah salah karena menyalahi aturan dan tidak akan mencapai tujuan program serta tidak membantu mengurangi kemiskinan.

    Program Raskin merupakan program subsidi pangan dalam bentuk beras bagi rumah tangga miskin dan rentan. Program ini merupakan upaya pemerintah dalam rangka, antara lain, meningkatkan ketahanan pangan di tingkat rumah tangga sasaran tersebut.

    Kegiatan Temu Media hari ini adalah bagian dari rangkaian kegiatan sosialisasi untuk mendukung pelaksanaan Program Raskin di tahun 2014, yang menggunakan mekanisme KPS, atau SKRTM bagi Rumah Tangga Pengganti
    yang ditetapkan melalui Mudes/Muskel.

    Kegiatan sosialisasi ini diselenggarakan untuk meningkatkan kesadaran dan pemahaman para pemangku kepentingan dan masyarakat mengenai hak pemegang KPS atas Beras Raskin. Rangkaian kegiatan sosialisasi tersebut terdiri dari kampanye radio, temu media di 6 ibu kota provinsi terpilih, serta penyebaran poster dan leaflet di lebih dari
    100 kabupaten/kota se-Indonesia, dan diselenggarakan sejak bulan Mei hingga Juni 2014. jo

           
           

    Berita Terkait :

    Komentar
    Comments powered by Disqus