Home - Pemerintah Provinsi Jawa Barat

berita

Website Resmi Pemerintah Provinsi Jawa Barat
  • Main Menu
  • Tidak ada polling untuk saat ini.

    Baru 12 Kota/Kabupaten Miliki LKBH Bagi PNS

    https://jabarprov.go.id/assets/images/berita/gambar_9097.jpg

    BANDUNG- Perlindungan hukum bagi para Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Indonesia tidak terkecuali di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Barat masih kurang. Padahal sesuai Undang-undang No.5 Tahun 2014 pasal 92 tentang Aparatur Sipil Negara, mewajibkan bagi negara memberikan bantuan hukum kepada PNS.

    Oleh karena itu Ketua Lembaga Konsultasi Bantuan Hukum (LKBH) Korpri Jawa Barat Rudi Gandakusumah, menghimbau kepada seluruh pemerintah kota dan kabupaten di Jabar untuk membentuk LKBH bagi para PNS nya.

    “Dari 27 Kabupaten/Kota di Jabar baru 12 yang sudah mempunyai LKBH sendiri, diantaranya Kota Bandung, Kabupaten Bandung, Kota Cimahi, Kota dan Kabupaten Bogor, Depok, Bekasi, Tasikmalaya, Subang, Cirebon dan Ciamis,” ucap Rudi, kepada wartawan di kantor LKBH Jabar, Jalan Lodaya, Rabu (18/06).

    Namun menurut Bidang Kajian dan Sosialisasi Hukum LKBH Korpri Jabar, Isye Nagindawawi, dari 12 LKBH yang sudah ada di kota/ kabupaten tersebut berjalan secara efektif.

    “Ada berbagai permasalahan yang dihadapi LKBH di daerah hingga tidak berjalan efektif, seperti tidak adanya anggaran dari APBD, karena untuk biaya operasional tidak sedikit, seperti LKBH Pemprov saja biaya operasionalnya mencapai Rp1,3 miliar di tahun 2014, untuk daerah tergantu kemampuan masing-masing,” ucap Isye. (Parno)

           
           

    Berita Terkait :

    Komentar
    Comments powered by Disqus