Home - Pemerintah Provinsi Jawa Barat

berita

Website Resmi Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat
  • Main Menu
  • Tidak ada polling untuk saat ini.

    Dewan Apresiasi SKPD Yang Kinerjanya Baik

    https://jabarprov.go.id/assets/images/berita/gambar_9293.jpg

    SUBANG-Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Subang mengapresiasi adanya SKPD yang yang mampu melebihi target kinerjanya selama tahun 2013. SKPD tersebut ialah Dinas Kesehatan, RSUD, Dinas Bina Marga, Dinas Tarkimsih, BPMP, DPPKAD dan PD BPR. Namun ada pula yang tidak mencapai target diantaranya AKPER, Dinas Perhubungan dan Dinas Peternakan.

    Hal tersebut terungkap dari Laporan Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kab Subang atas Laporan Pertanggungjawaban APBD tahun anggaran 2013 yang disampaikan oleh anggota Banggar, Dr. H. Encep Sugiana dalam Sidang Paripurna, Jum’at (18/7/2014)

    Pada Sidang Paripurna tersebut mengagendakan pengesahan 2 buah Raperda yaitu Raperda Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RJPMD) 2014 – 2018 dan Raperda LPJ APBD tahun 2013.

    Mengenai bantuan hibah, pihak dewan menyarankan supaya penyalurannya tidak terlalu diakhir tahunkan, sehingga menimbulkan kurang efektif dalam penyalurannya.

    Selanjutnya dalam Laporan Banggar memberikan rekomendasi untuk mengevaluasi beberapa perda yang berhubungan dengan tarif retribusi terutama untuk perda-perda yang sudah lama dan mamungkinkan untuk dilakukan revisi.

    Dewan dendorong setiap SKPD yang berpotensi menghasilkan untuk melakukan intensifikasi dan ekstensifikasi dalam menghasilkan PAD. Meningkatkan kerjasama dengan pihak ketiga dalam mengoptimalkan PAD dan mendorong membuat PD Pasar untuk mendorong pendapatan dari Pasar tradisonal maupun pasar modern.

    Sehubungan dalam APBD tahun 2013 Belanja Pegawai mencapai 72 persen dari belanja operasional, Banggar merekomendasikan kepada Pemerintah Kabupaten Subang untuk merampingkan SKPD sebagaimana yang sering disampaikan oleh fraksi-fraksi dalam setiap pandangan umumnya. “Jangan dulu menerima PNS baru walaupun ada peluang yang ditawarkan pemerintah,” tuturnya.

    Dalam RPJMD mendapat masukan dari fraksi-fraksi diantamanya ialah supaya bisa menciptakan lapangan kerja, segera menyelamatkan aset pemda berupa tanah sebanyak 317 bidang tanah untuk segera disertifikatkan untuk perlindungan secara hukum dan Gerakan Pembangunan untuk Rakyat (Gapura) yang mencakup 5 programnya bisa menyentuh meningkatkan kesejahteraan rakyat.

    Pada umumnya fraksi-fraksi setuju untuk menjadikan Laporan Pertanggungjawaban APBD sebagai Peraturan Daerah. Akhirnya dewan denga bulat setuju untuk segera dijadikan Perda. Penandatanganan dilakukan oleh Ketua Dewan dan diserahkan langsung kepada Bupati Subang.

    Dalam kata sambutannya Bupati Subang, Ojang Sohandi menyampaikan terima kasih atas masukan dan kritik dari anggota dewan. Pihaknya akan diperhatikan dengan baik. Khususnya mengenai pencairan bantuan diusahakan tidak akan diakhirtahunkan lagi. “Supaya lebih efektif dalam peyalurannya,” ujar Ojang.

    Pada rapat Paripurna dihadiri oleh jajaran pejabat Forum Komunikasi Pimpinan Daerah dan jajaran pejabat dilingkungan Pembak Subang. Sidang dipimpin oleh Ketua DPRD, Beni Rudiono.

     

           
           

    Berita Terkait :

    Komentar
    Comments powered by Disqus