Home - Pemerintah Provinsi Jawa Barat

berita

Website Resmi Pemerintah Provinsi Jawa Barat
  • Main Menu
  • Tidak ada polling untuk saat ini.

    Operasi Yustisi Tertibkan Administrasi Kependudukan Pendatang Baru

    https://jabarprov.go.id/assets/images/berita/gambar_9517.jpg

    CIMAHI-Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Cimahi menggelar operasi yustisi kependudukan di tiga rukun warga (RW) di Kelurahan Cigugur Tengah, Kecamatan Cimahi Tengah, Kota Cimahi, Senin (18/8) malam.

    Operasi yustisi untuk merazia pendatang baru yang tidak tertib administrasi kependudukannya itu, dipimpin oleh Kepala Seksi Penegakkan Peraturan Daerah Satpol PP Kota Cimahi, Ero Kusnadi. Dalam operasi di tempat-tempat kost para pendatang di wilayah RW 3, RW 8 dan RW 10 Kelurahan Cigugur Tengah yang dimulai sekitar pukul 20.00 WIB itu, terdapat 62 pendatang baru yang terjaring karena tidak melengkapi diri dengan administrasi kependudukan di Kota Cimahi.

    “Para pendatang baru yang terkena razia karena tidak melengkapi dirinya dengan administrasi kependudukan itu, akan diajukan untuk diproses menjalani siding tindak pidana ringan di Kantor Kelurahan Cigugur Tengah, Rabu (20/8),” kata Ero Kusnadi di sela-sela kegiatan operasi yustisi kepada wartawan.
    Ero menjelaskan, kegiatan operasi yustisi kependudukan tersebut dalam rangka menegakkan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan. Para pendatang baru yang terkena razia tersebut, merupakan para pendatang yang tidak melengkapi diri dengan administrasi kependudukan Kota Cimahi, antara lain Kartu Identitas Pendudukan Musiman (KIPEM).

    Dalam Pasal 23 Perda Nomor 4 Tahun 2010 ditegaskan, penduduk pendatang dari luar Kota Cimahi bermaksud tinggal atau berdomisili di Kota Cimahi, namun tidak bermaksud menjadi penduduk tetep di Kota Cimahi, wajib memiliki KIPEM dari Pemerintah Kota Cimahi. Setiap penduduk musiman wajib melaporkan diri ke kelurahan setempat dengan membawa surat pengantar dari Ketua RT dan Ketua RW dan mengurus pembuatan KIPEM ke Instansi Pelaksana paling lambat 14 hari sejak kedatangannya di Kota Cimahi.
    Bagi pendatang yang ingin menetap di Kota Cimahi, diharapkan segera mendaftar dan membuat kartu keluarga dan kartu tanda penduduk Kota Cimahi. Saat ini urusan administrasi kependudukan di Kota Cimahi gratis. (enal)

           
           

    Berita Terkait :

    Komentar
    Comments powered by Disqus