Home - Pemerintah Provinsi Jawa Barat

berita

Website Resmi Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat
  • Main Menu
  • Tidak ada polling untuk saat ini.

    Perda No.4 Th.2010, Tetap Berlaku

    https://jabarprov.go.id/assets/images/berita/gambar_9605.jpg


    SUBANG-Perda Kabupaten Subang No. 4 tahun 2010 tentang Penataan Pasar Tradisional dan Toko Modern dipilih tetap diberlakukan setelah 4 fraksi DPRD Kab Subang memilih opsi untuk tetap memberlakukan Perda tersebut. Sedangkan 2 fraksi lainya memilih untuk mengembalikan pada Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia (Permendag RI) No. 70/M-DAG/PER/12/2013 tentang Pedoman Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern. Keputusan tersebut diambil setelah fraksi-fraksi membacakan pandangan akhir fraksi pada Sidang Paripurna DPRD Kab Subang, Senin malam (1/9). Rapat Paripurna tersebut mengagendakan Raperda Perubahan Perda No. 4 tahun 2010.

    Panitia Khusus (Pansus) memberikan 2 opsi yaitu opsi pertama mencabut Perda No. 4 tahun 2010 dan mengembalikan kepada Permendag RI No. 70/M-DAG/PER/12/2013 dan opsi kedua tetap memberlakukan Perda No 4 tahun 2010.

    4 fraksi yang memilih opsi pertama ialah Fraksi Gerakan Nurani Kebangsaan (GNK), Fraksi PDI Perjuangan, Fraksi Kebangkitan Peduli Amanat Persatuan (KPAP) dan Fraksi Partai Golkar. Sedangkan yang memilih opsi kedua ialah Fraksi PKS dan Fraksi Partai Demokrat.

    Segera Keluarkan Perbup Mengatur Teknis Perda

    Dalam Laporan Pansus disampaikan tentang permasalahan utama ialah pada Perda tersebut tidak memuat sangsi yang tegas dan jelas. Proses perijinan dalam Perda tersebut ternyata sulit dieksekusi. Karena sejak diberlakukannya hingga saat ini belum ada Peraturan Bupati (Perbup) yang mengatur secara teknis pelaksanaan Perda tersebut. Sehingga membingungkan pihak Satpol PP sebagai Penegak Perda harus mengambil tindakannya. Seringkali Satpol PP melakukan penertiban dengan mengacu pada Perda lain yang menyangkut Perijinan.

    Kemudian masalah lainnya ialah pada pasal 19 dan pasal 20 Perda No. 4 tahun 2010 yang menyangkut zonasi lokasi toko modern yang diijinkan berdiri dan kuota maksimal toko modern di Wilayah Kabupaten Subang. Pada pasal 19 di sebutkan kuota yang diijinkan ialah sebanyak 150 buah sedangkan dari laporan di lapangan telah melebihi kuota.

    Munculnya opsi untuk mengadopsi Permendag RI mengenai kuota dan zonasi yang disesuaikan dengan Rencana Tata Ruang dan Rencana Detail Tata Ruang Daerah yang ditetapkan serta memberikan ruang pada kelebihan kuota yang telah ada melalui peraturan peralihan.

    Semangat Perda yang diambil untuk memberikan kesempatan kapada investor – baik dalam jumlah besar maupun kecil – untuk menanamkan investasinya di Subang dengan tetap memperhatikan kedilan dan perlindungan kepada para pedagang kecil.

           
           

    Berita Terkait :

    Komentar
    Comments powered by Disqus