PORTALJABAR, KOTA BANDUNG - Pemerintah Kota Bandung menjadikan pengembangan Bandung Angkot Utama sebagai pintu masuk ekosistem ekonomi digital berbasis blockchain.

Wali Kota Bandung, Muhammad Farhan, mengatakan pengembangan ekosistem tersebut dimulai dari sektor yang bersentuhan langsung dengan kebutuhan masyarakat.

Salah satunya transportasi publik melalui penerapan kendaraan listrik yang mendukung sistem Bus Rapid Transit (BRT).

“Kota Bandung sedang membangun digital economy ecosystem berbasis blockchain. Ada enam pelaku yang terlibat. Entry point-nya adalah implementasi ekosistem transportasi listrik yang mendukung BRT,” ujar Farhan di Pendopo Kota Bandung, Rabu (16/9/2026).

Menurut Farhan, ekosistem transportasi listrik mencakup kendaraan, baterai, pemeliharaan, keselamatan, Stasiun Pengisian Kendaraan Listrik Umum (SPKLU), hingga penyediaan suku cadang.

Bandung Angkot Utama nantinya menjadi bagian dari konektivitas transportasi Kota Bandung yang menghubungkan berbagai moda transportasi.

Konektivitas tersebut mencakup kereta cepat, kereta antarkota, jalan tol, penerbangan, BRT, hingga angkot listrik sebagai angkutan pengumpan.

“Ini bagian dari konektivitas Bandung, dari high speed rail, kereta antarkota, jalan tol, penerbangan, BRT, dan electric angkot sebagai feeder,” katanya.

Farhan menyatakan, pemerintah tidak akan mengambil posisi sebagai pelaku usaha dalam pengadaan armada.

Pengadaan kendaraan dilakukan Kopamas melalui Agen Tunggal Pemegang Merek (ATPM) atau penyedia kendaraan.

Sementara Pemkot Bandung berperan memberikan perizinan dan melakukan pengawasan terhadap pelaksanaannya.

“Pemerintah tidak boleh berbisnis. Jadi pengadaannya oleh Kopamas, membeli dari ATPM atau provider. Pemerintah hanya memberikan izin dan melakukan enforcement,” ujarnya.

Ia juga memastikan transformasi kendaraan listrik tidak dimaksudkan untuk menghilangkan mata pencaharian pengemudi angkot yang sudah ada.

Kendaraan listrik menjadi bagian dari peremajaan armada, sedangkan pengemudinya tetap berasal dari para pengemudi yang selama ini menjalankan angkot.

“Angkot listrik ini tidak menggerus angkot yang sudah ada. Ini mengganti atau melakukan peremajaan kendaraan yang sudah ada. Sopirnya tetap pemain lama,” kata Farhan.

Perubahan juga dilakukan pada pola kerja pengemudi melalui sistem pengemudi bergaji untuk mengurangi orientasi kejar setoran dan kebiasaan mengetem.

Tarif Bandung Angkot Utama ditetapkan Rp7.000 sesuai ketentuan yang berlaku dengan sistem pembayaran nontunai.

Armada juga dirancang memiliki fasilitas pendingin udara, Wi-Fi, CCTV, serta kursi prioritas bagi penyandang disabilitas.

Ketua Kopamas Kota Bandung Budi Kurnia mengatakan, pihaknya siap menjadi bagian dari proses peremajaan angkutan kota melalui kendaraan listrik.

Kopamas saat ini memiliki sekitar 475 unit angkutan, dengan dua unit kendaraan listrik yang telah digunakan dalam tahap uji coba.

Salah satu unit telah mendapatkan izin beroperasi di kawasan Bandara Internasional Husein Sastranegara dan telah digunakan selama sekitar satu bulan.

Budi mengatakan, penggunaan kendaraan listrik dilakukan secara bertahap dengan target jangka panjang seluruh armada Kopamas beralih ke kendaraan listrik.

Untuk mendukung operasional, kendaraan akan menggunakan sistem pool untuk pengisian daya dan pemeliharaan secara terpusat.

Pemkot Bandung dan Kopamas juga akan memetakan lokasi SPKLU yang dibutuhkan untuk mendukung operasional armada.

CEO PT Sinergi Satu Daya, Sean Justin, mengatakan pengembangan Bandung Angkot Utama membutuhkan ekosistem pendukung dari hulu hingga hilir.

Sean mengatakan, Famindo Group berperan sebagai lead integrator dalam pengembangan ekosistem kendaraan listrik.

Peran tersebut mencakup penyusunan cetak biru transisi kendaraan berbahan bakar fosil menuju kendaraan listrik serta penyediaan infrastruktur pengisian daya.

Dalam pengembangan armada di Kota Bandung, Famindo bekerja sama dengan Indomobil Photon untuk penyediaan kendaraan yang digunakan dalam operasional.

Menurut Sean, aspek keselamatan menjadi bagian penting karena kendaraan listrik menggunakan baterai lithium yang membutuhkan penanganan khusus saat terjadi insiden.

Karena itu, teknologi keselamatan dan mitigasi risiko baterai menjadi bagian dari ekosistem yang sedang disiapkan.

Sean menegaskan, kolaborasi tersebut bukan sekadar seremoni, tetapi menjadi awal penyusunan rencana aksi dan implementasi yang terukur.

Langkah tersebut termasuk mitigasi risiko dalam pengoperasian kendaraan listrik di Kota Bandung.

Founder sekaligus Chairman Indonesia Real World Asset Tokenization Association (Irwata), Sabdo Yusminartiarto, mengatakan keterlibatan sektor swasta diperlukan untuk mewujudkan pengembangan Bandung sebagai kawasan keuangan dan ekonomi digital.

Sabdo mengatakan, pernyataan Pemkot Bandung mengenai pengembangan Bandung sebagai bagian dari pusat keuangan internasional perlu diikuti keterlibatan dunia usaha.

Menurutnya, penyusunan langkah implementasi yang jelas diperlukan agar gagasan tersebut dapat diwujudkan secara konkret.

Teknologi blockchain, menurutnya, dapat menjadi salah satu infrastruktur baru untuk membangun sistem ekonomi yang lebih terbuka dan terdigitalisasi.

Pengembangan aset yang ditokenisasi menjadi salah satu bentuk pemanfaatan teknologi tersebut dalam ekosistem ekonomi digital.

Ia juga menyebut pengembangan instrumen seperti stablecoin rupiah atau NIDR sebagai salah satu peluang dalam ekosistem ekonomi digital Indonesia.

“Kota Bandung tidak cukup hanya mengatakan ingin menjadi PFI. Harus ada proposal yang solid kepada pemerintah pusat bahwa Bandung memang siap,” kata Sabdo.

Kolaborasi pemerintah, pelaku usaha, dan pengembang teknologi diharapkan membuat pengembangan ekonomi digital tidak berhenti pada konsep.

Bandung Angkot Utama menjadi salah satu contoh penerapan awal ketika teknologi, transportasi publik, dan aktivitas ekonomi masyarakat ditempatkan dalam satu ekosistem.

(Diskominfo Kota Bandung/bhf)