PORTALJABAR, KOTA BANDUNG -  Pemerintah Provinsi Jawa Barat mengapresiasi masyarakat yang taat membayar pajak karena penerimaannya mendukung bantuan pendidikan bagi hampir satu juta siswa.

Dana Rp1,2 triliun digunakan untuk membiayai listrik dan air sekolah, pembangunan ruang kelas serta sekolah baru, dan kebutuhan pendidikan lainnya.

Bantuan tersebut diberikan di luar Bantuan Operasional Sekolah dan sertifikasi guru untuk mendukung pelayanan pendidikan bagi siswa di sekolah.

Selain itu, sebanyak 31.663 siswa SMA dan SMK swasta menerima bantuan melalui program sekolah swasta kerja sama (SSK).

Mereka merupakan siswa yang tidak diterima di sekolah negeri dalam Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB).

Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi mengatakan, total dana yang disediakan bagi siswa melalui program tersebut mencapai Rp73 miliar pada 2026.

Dana itu digunakan untuk membayar sumbangan pembinaan pendidikan (SPP) sebesar Rp150.000 per bulan bagi setiap siswa SMA dan Rp175.000 per siswa SMK.

Pajak masyarakat juga digunakan untuk membayar dana sumbangan pendidikan atau uang pangkal sekolah swasta sebesar Rp1,5 juta per tahun bagi setiap siswa.

Bantuan lainnya diberikan kepada siswa dari keluarga kurang mampu berupa seragam, tas, sepatu, dan buku senilai Rp1,8 juta per siswa per tahun.

Sebanyak 38.887 siswa menerima bantuan tersebut dengan total anggaran dari APBD Jabar mencapai Rp70 miliar.

Pemprov Jabar juga menyediakan Rp70 miliar untuk membantu 117.457 siswa yang terancam putus sekolah melalui pembayaran iuran bulanan.

Setiap siswa mendapat bantuan pembayaran iuran sebesar Rp600.000 per tahun untuk menjaga keberlanjutan pendidikan mereka.

"Ini semua yang membiayai warga jabar yang membayar pajak. Jadi gratis pendidikan di Jabar itu digratiskan oleh warga Jabar," kata Dedi Mulyadi, Selasa (22/9/2026).

Ia mengimbau masyarakat terus mendukung pembangunan Jawa Barat, termasuk bidang pendidikan, dengan taat membayar pajak.

(Rep pun/bhf)