PORTALJABAR, KOTA BANDUNG -  Pemerintah Indonesia mengambil langkah yang lebih serius dalam upaya menangani kejadian bencana hidrometeorologi kering, khususnya kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) di sejumlah wilayah di tanah air yang selalu membayangi tiap musim kemarau tiba.

Pada tahun ini, melalui Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2020 dan Kepmenkopolkam No. 29 Tahun 2025, pemerintah pusat telah membagi kewenangan tugas Kementerian/Lembaga (K/L) dalam penanganan karhutla, yang mana Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Kemenko Polkam) bersama Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), menjadi unsur utama yang akan mengemban amanah khusus dari Presiden Prabowo Subianto.

Kepala BNPB Letjen TNI Dr. Suharyanto mengatakan, BNPB memiliki tugas empat tugas penting yang meliputi, memberikan dukungan pendampingan penanggulangan karhutla, fungsi komando untuk pengerahan sumber daya penanggulangan karhutla, kolaborasi kegiatan peningkatan sosial ekonomi masyarakat hingga memberikan dukungan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) untuk penyelesaian tumpang tindih peraturan.

Kemudian untuk Kemenko Polkam memiliki tanggung jawab atas tertibnya pelaksanaan tugas-tugas keanggotaan ‘Desk Karhutla’ berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh ketua pengarah dan pengendali.

"Tahun ini 2025 pemerintah pusat sangat serius, melalui Kementerian Politik dan Keamanan sudah dibentuk desk penanganan kebakaran hutan dan lahan,” katanya, Senin (28/4/2025).

Menurut Suharyanto, memasuki musim kemarau pada tahun 2025 yang berpotensi menjadi pemicu bencana hidrometeorologi kering, BNPB sebagai leading sektor penanggulangan bencana skala nasional, bersama Kemenko Polkam akan menggunakan langkah-langkah strategis termasuk melibatkan lebih banyak unsur yang terdiri dari pemerintah pusat, pemerintah daerah, unsur lembaga, dunia usaha, komunitas hingga pakar dan ahli kebencanaan termasuk peran media massa.

"Di samping itu, pengerahan peralatan penunjang penanganan karhutla dan pengoptimalan teknologi juga menjadi pendukung dalam memerangi karhutla," ucapnya.

Rencananya, Pemerintah pusat akan menggelar Apel Gelar Pasukan dan Peralatan Kesiapsiagaan Penanganan Kahurtla Nasional dengan menghadirkan 28 unsur K/L, pada Selasa (29/4/2025).

Agenda tersebut dilakukan guna memastikan bahwa sarana prasarana termasuk sumber daya manusia telah siap menghadapi potensi bencana karhutla mulai awal musim kemarau yang diprediksi akan mulai berlangsung pada akhir bulan April hingga awal bulan Mei tahun ini. (Parno)