Buka MPLS Sekolah Rakyat, Plt. Bupati Harapkan Warganya Tak Ada Lagi yang Tak Sekolah karena Kendala Ekonomi

Diterbitkan

Selasa, 1 September 2026

Penulis

Diskominfo Kab. Bekasi

|

Diskominfo Kab. Bekasi

69 kali

Berita ini dilihat

0 kali

Berita ini dibagikan

preview hero banner

PORTALJABAR, KAB. BEKASI - Pemerintah Kabupaten Bekasi membuka Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah (MPLS) bagi 427 siswa Sekolah Rakyat Terintegrasi 1.

Pelaksana Tugas (Plt.) Bupati Bekasi Asep Surya Atmaja membuka MPLS di Aula Sekolah Rakyat, Kompleks Pemkab Bekasi (31/8/2026).

Program tersebut memberikan kesempatan pendidikan bagi anak dari Kabupaten Bekasi dan Kota Bekasi, termasuk mereka yang membutuhkan dukungan pendidikan.

Asep menegaskan pendidikan merupakan hak setiap anak sehingga kondisi ekonomi tidak boleh menghalangi kesempatan memperoleh pendidikan.

“Pendidikan adalah hak setiap anak bangsa. Tidak boleh ada anak yang kehilangan kesempatan untuk belajar dan meraih masa depannya hanya karena kondisi ekonomi atau keterbatasan yang dihadapinya,” ujar Asep.

Menurut Asep, Sekolah Rakyat menjadi langkah pemerintah membuka akses pendidikan sekaligus menyiapkan masa depan anak dari keluarga yang membutuhkan.

“Sekolah ini bukan sekadar tempat untuk belajar. Sekolah Rakyat adalah tempat untuk membangun harapan dan mempersiapkan masa depan,” katanya.

Asep meminta peserta didik memanfaatkan kesempatan tersebut dengan belajar sungguh-sungguh, menghormati guru, menyayangi teman, dan mengejar cita-cita.

“Belajarlah dengan sungguh-sungguh, hormati guru, sayangi teman dan jangan pernah berhenti memiliki cita-cita. Dari sekolah ini saya yakin akan lahir generasi-generasi hebat yang kelak mampu membawa perubahan bagi keluarganya, bagi daerahnya dan juga bagi bangsa dan negara,” tuturnya.

Kepala Dinas Sosial Kabupaten Bekasi Alamsyah mengatakan 427 siswa mengikuti pendidikan Sekolah Rakyat Terintegrasi 1 Kabupaten Bekasi.

“Jumlah siswa yang akan memulai MPLS hari ini sebanyak 427 siswa, berasal dari Kabupaten Bekasi dan Kota Bekasi,” jelas Alamsyah.

Program tersebut menyasar anak yang belum bersekolah maupun mereka yang pernah bersekolah tetapi tidak dapat melanjutkan pendidikan.

“Tujuan utamanya tentunya meningkatkan akses pendidikan untuk anak-anak kita, terutama anak-anak yang belum sekolah atau yang putus sekolah, pernah sekolah kemudian tidak bisa melanjutkan,” katanya.

Peserta didik berasal dari keluarga kelompok desil satu dan dua dengan konsep pendidikan berasrama untuk membangun kemandirian sekaligus meningkatkan kualitas kehidupan keluarga.

“Harapannya anak-anak kita setelah itu bisa menjadi agen perubahan untuk meningkatkan derajat ekonomi dan derajat kesehatan keluarga,” ujarnya.

Untuk Kabupaten Bekasi, tersedia 270 kuota dengan 237 siswa telah terisi, terdiri atas 57 siswa SD, 90 siswa SMP, dan 90 siswa SMA.

Pemkab Bekasi akan melanjutkan verifikasi dan validasi untuk memenuhi sisa kuota peserta didik dari Kabupaten Bekasi.

Proses penerimaan menggunakan data awal Kementerian Sosial yang diverifikasi bersama pemerintah daerah, kecamatan, desa, RT/RW, pendamping PKH, Regsos, IPSM, dan unsur sosial lainnya.

Alamsyah menyebut pembangunan sekolah berlangsung cepat melalui dukungan berbagai pihak, dari lahan persawahan hingga menjadi fasilitas pendidikan dalam sekitar delapan bulan.

“Delapan bulan yang lalu ini masih sawah yang diolah dan ditanami padi. Alhamdulillah karena kolaborasi bersama seluruh stakeholder, dari perencanaan kemudian hasil advokasi, akhirnya bisa hadir di Kabupaten Bekasi,” ungkapnya.

Alamsyah berharap Sekolah Rakyat membuka peluang anak-anak keluarga membutuhkan untuk meningkatkan pendidikan sekaligus mengangkat kondisi ekonomi keluarganya.

“Sekolah Rakyat ini satu sekolah, seribu mimpi dan sejuta prestasi,” pungkasnya.

(Diskominfo Kab. Bekasi/bhf)

Editor: Humas Jabar

Berita Terkait