PORTALJABAR, KAB. BOGOR - Seiring meningkatnya intensitas penggunaan sistem informasi dan komunikasi tentunya risiko keamanan informasi juga meningkat. Pemdakab Bogor melalui Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) meluncurkan Computer Security Incident Response Team (BOGORKAB-CSIRT) sebagai jurus meningkatkan keamanan informasi, serta menciptakan ruang siber yang aman dan kondusif.
 
Peluncuran CSIRT dilaksanakan di Ruang Serbaguna I, Sekretariat Daerah, Cibinong, Rabu (30/11/2022). Acara dihadiri Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat (Aspemkesra) Kabupaten Bogor, Direktur Keamanan Siber dan Sandi Pemerintah Daerah, Deputi Bidang Keamanan Siber dan Sandi Pemerintah dan Pembangunan Manusia  Badan Siber dan Sandi Negara, Direktur Politeknik Siber dan Sandi Negara (Poltek SSN), Diskominfo Jabar dan jajaran Pemdakab Bogor.
 
Untuk diketahui, penggunaan sistem informasi, baik aplikasi maupun infrastruktur, di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bogor sudah semakin berkembang, hal ini merupakan upaya Pemkab Bogor untuk meningkatkan kualitas layanan publik dan Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik (SPBE).

Pemdakab Bogor terus berupaya untuk mengantisipasi risiko dan  keamanan siber, antara lain menerbitkan Peraturan Bupati Bogor nomor 57 tahun 2021 tentang Pelaksanaan Persandian untuk Pengamanan Informasi di Pemerintahan Kabupaten Bogor.
 
Kemudian menerbitkan Keputusan Bupati Bogor nomor 489/402/Kpts-Per uu/2021 tentang Tim Tanggap Insiden Keamanan Komputer (Computer Security Incident Response Team/CSIRT) Kabupaten Bogor, pembangunan dan pengembangan sistem keamanan data center (firewall), serta melakukan self assessment terhadap implementasi Sistem Manajemen Keamanan Informasi (SMKI), pembimbingan ISO 27001:2013, dan berbagai upaya lainnya.
 
Mewakili Plt. Bupati Bogor, Aspemkesra Kabupaten Bogor, Hadijana pada peluncuran BOGORKAB-CSIRT menjelaskan pentingnya keamanan informasi di lingkungan pemerintah daerah

"Saya minta semua perangkat daerah khususnya Diskominfo sebagai leading sector agar menerapkan SMKI," jelas Hadijana.

Hadijana meminta kepada Diskominfo agar layanan persandian yang telah dikembangkan terus diupgrade agar lebih komprehensif dan mencakup semua aspek keamanan terkini sesuai perkembangan cyber security.