PORTALJABAR, KAB. GARUT - Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak (DPPKBPPPA) Kabupaten Garut menggelar Sosialisasi Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) Kabupaten Garut, di Aula DPKBPPPA Garut, Kamis (24/8/2023).

Dalam acara tersebut, Kepala DPPKBPPPA Kabupaten Garut Yayan Waryana menekankan, masalah kependudukan yang kompleks dapat berdampak negatif pada berbagai aspek kehidupan. Salah satu dampak yang disampaikan adalah pertumbuhan penduduk yang tidak terkendali, berpotensi menimbulkan kemiskinan, keterbatasan lapangan kerja, dan tingkat kemiskinan yang meningkat.

“Itu akan menimbulkan efek-efek negatif, kita sudah tau bagaimana angka kemiskinan yang tinggi, tingkat lapangan kerja yang terbatas, kemiskinan, bahkan kemiskinan kita sekarang dikatakan sebagai kemiskinan ekstrem,” katanya.

Yayan menjelaskan, GDPK merupakan solusi untuk menangani beragam masalah kependudukan, seperti kemiskinan, pernikahan dini, kesehatan, kemiskinan, dan kualitas lapangan kerja yang rendah. Dengan GDPK, tingkat kejahatan yang diharapkan juga dapat ditekan.

“Belum lagi dampak dari kemiskinan, dan terbatasnya lapangan kerja, ini akan mengakibatkan apa? Tingkat kejahatan,” ucapnya.

Dalam konteks ini, Kepala Bidang Pengendalian Penduduk DPPKBPPPA Garut Elus Harlah Alyyah mengungkapkan, Sosialisasi Sistem Peringatan Dini Penduduk menggunakan GDPK yang didukung oleh BKKBN Provinsi Jawa Barat. Peserta berasal 18 Perangkat Daerah (PD) di lingkungan Pemdakab Garut, Kementerian Agama, Badan Pusat Statistik (BPS), dan Universitas Garut.

Ia menjelaskan rencana implementasi lebih lanjut, termasuk penyusunan Surat Keputusan (SK) Tim Koordinasi yang di dalamnya terdapat pokja-pokja melibatkan PD untuk mencapai 5 pilar GDPK.

Saut Munthe dari Koalisi Kependudukan Indonesia, yang juga menjadi narasumber menjelaskan, saat ini baru satu dari lima pilar GDPK terbentuk di Kabupaten Garut, yaitu pilar kuantitas. Lima pilar lainnya mencakup pengendalian kuantitas, kualitas penduduk, pembangunan keluarga, mobilitas penduduk, dan administrasi kependudukan.

"Dan apa kesulitan-kesulitan tantangan dalam mengimplementasikannya sampai ke kira-kira apa langkah kedepan yang bisa kita lakukan, karena Garut sampai sekarang belum berhasil menyusun GDPK secara lengkap ya," ujarnya.

Saut berharap Kabupaten Garut dapat segera menyusun GDPK yang dipahami oleh semua instansi, untuk mengarahkan pembangunan secara menyeluruh dengan fokus pada penduduk.

"Sehingga pembangunan ke depan ini searah tidak masing-masing sektor, tidak masing-masing SKPD, berjalan sendiri-sendiri tetapi mencapai satu arah tertentu," ujarnya. (humaspemkab.Garut/UPI)