PORTALJABAR, KOTA BANDUNG - DPRD Provinsi Jawa Barat mengingatkan pentingnya antisipasi potensi kerawanan jelang Pemilihan Umum (Pemilu) 2024 di Provinsi Jabar. Mengingat Jabar menempati urutan keempat provinsi dengan kerawanan tertinggi tingkat nasional. 

Hal tersebut dikemukakan Ketua Komisi I DPRD Jawa Barat Bedi Budiman, di Bandung, Selasa (17/10/2023).

Menurut Bedi,  Komisi I DPRD Jabar tetap konsentrasi dalam mengantisipasi  kerawanan Pemilu 2024 di Jabar. Belajar dari Pemilu 2019, Jabar selalu terkena dampak secara langsung dari isu atau aksi, termasuk dampak dari isu tertentu dalam setiap perhelatan politik di Indonesia.

Bedi memaparkan berbagai antisipasi potensi kerawanan Pemilu 2024, yaitu mengantisipasi terhadap potensi maraknya berita bohong atau hoaks jelang Pemilu 2024. 

'Baik itu hoaks yang diproduksi oleh pihak terkait langsung dan tidak langsung maupun pihak yang hanya menunggangi dengan tujuan memecah belah masyarakat Indonesia," katanya.

"Pemetaan pengamanan dalam setiap tahapan Pemilu yang dinilai paling rawan. Seperti tahapan pencalonan, kampanye dan sebagainya. Kita berharap dengan pemetaan pengamanan tersebut Pemilu 2024 bisa berjalan kondusif," imbuhnya.

Bedi menegaskan DPRD Jabar  bersama TNI, Polri dan pihak terkait sudah membahas hal ini, dan sudah melihat kesiapannya. karena Jabar menjadi provinsi paling kompleks. 

Terkait politik uang yang diprediksi kembali meningkat di Pemilu 2024. Bedi menilai, jika berkaca pada Pemilu sebelumnya yang menunjukkan politik uang menjadi pelanggaran tertinggi di Jabar. 

“Money politic" juga menjadi fokus kita. Politik uang sangat berbahaya bagi kualitas Pemilu dan demokrasi. Karenanya Komisi I menekankan pengawasan juga pemetaan  kerawanan politik uang dalam Pemilu 2024," ujarnya. (rdp*)