PORTALJABAR, KAB. BOGOR -   Pj. Bupati Bogor Asmawa Tosepu terima audiensi dari Himpunan Mahasiswa Islam Majelis Penyelamat Organisasi (HMI MPO) cabang Bogor, yang berlangsung di ruang rapat bupati, Kamis (12/9/24).

Audiensi dilakukan untuk mengklarifikasi terkait aksi demo yang mengatasnamakan HMI pada Jumat (6/9/2024) di gerbang Tegar Beriman dan pada Selasa 10 September 2024 di Kemendagri RI yang mencemari nama baik HMI MPO Cabang Bogor.

Pj. Bupati Bogor Asmawa Tosepu menjelaskan, HMI MPO Cabang Bogor bersilaturahmi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten Bogor untuk mengklarifikasi terkait adanya aksi demo yang dilakukan pada Jumat (6/9/2024) di gerbang Tegar Beriman, dan pada Selasa (10/9/2024) di Kemendagri RI.

"Ternyata aksi demo bukan dilakukan oleh pihak HMI MPO Cabang Bogor tetapi hanya mengatasnamakan HMI MPO Cabang Bogor. Melalui audiensi hari ini, kami dapat informasi sebagai bentuk ada hal yang terjadi dilapangan juga dijelaskan apa yang jadi tuntutan, sudah kami jabarkan secara keseluruhan baik masalah penataan kawasan Puncak, Parung Panjang, kaitan mutasi sudah kami jelaskan secara clear," tegas Pj. Bupati Bogor.

Asmawa mengungkapkan, melalui kesempatan ini HMI MPO juga mendiskusikan banyak hal terkait bagaimana membangun Kabupaten Bogor.

Asmawa mengatakan, saran hari ini cukup bagus salah satunya percepatan penataan kawasan Puncak yang kemarin ditata serta penerangan jalan umum untuk keamanan dan kenyamanan masyarakat.

"Karena penerangan ini jadi kewenangan pemerintah pusat, tentu akan segera kita koordinasikan dan laporkan ke pemerintah pusat, tapi kami pemda juga ada upaya," terangnya.

Ketua HMI MPO Cabang Bogor Sirhan menyatakan, agenda pertemuan dengan Pj. Bupati Bogor selain silaturahmi juga ingin klarifikasi keberatan terkait dengan aksi demo yang mengatasnamakan Himpunannya.

"Hari ini kami meminta waktu untuk silaturahmi dengan Pj. Bupati Bogor khususnya klarifikasi menyelamatkan nama baik HMI MPO Cabang Bogor. Ini sangat penting untuk kami sikapi, ke depan saya akan rapatkan dengan tim di pengurusan untuk menentukan tindakan apa ke depan yang akan kami lakukan apakah peneguran atau lainnya," jelasnya. (Diskominfo Kabupaten Bogor/Revo)