PORTALJABAR, KAB. GARUT -  Stunting atau keadaan tinggi badan anak lebih rendah dibandingkan rata-rata untuk usianya masih menjadi persoalan serius, termasuk di Kabupaten Garut. Oleh karena itu, Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) perlu mengoptimalkan peran dan kebijakan guna menanggulangi permasalahan tersebut.

Hal itu disampaikan Bupati Garut Abdusy Syakur Amin dalam kegiatan Pemantauan Program Percepatan Penurunan Stunting Tahun 2025 di Ruang Rapat Sekretariat Daerah (Setda) Kabupaten Garut, Jalan Pembangunan, Kecamatan Tarogong Kidul, Jumat (25/4/2025).

"Saya berharap teman-teman semua di SKPD bisa memecahkan permasalahan ini dan menjadikan masukan ini untuk kebijakan ke depan," tegas Syakur.

Ia juga menyoroti pentingnya arah dan target yang jelas serta terukur dalam pelaksanaan program percepatan penurunan stunting. Menurutnya, evaluasi terhadap program yang telah berjalan menjadi hal krusial agar pelaksanaan ke depan lebih efektif dan tepat sasaran.

Syakur turut menyinggung tingginya angka kelahiran di Kabupaten Garut, yang mencapai 50 ribu jiwa per tahun. Kondisi tersebut dapat dijadikan deteksi dini stunting di tingkat desa sebagai langkah strategis yang tidak bisa ditunda.

"Jujur saja saya sampaikan, setiap tahun Garut melahirkan 50 ribu orang dan itu harus terdeteksi di mana saja. Tidak usah khawatir karena kami punya 442 desa, jadi 50 ribu orang itu akan terkelola," ungkapnya.

Ia pun berharap ada masukan strategis dari berbagai pihak, termasuk dari Sekretariat Wakil Presiden (Setwapres) Republik Indonesia, guna merumuskan strategi yang lebih tajam dan efektif dalam menekan angka stunting di Kabupaten Garut.

Sementara itu, Asisten Deputi Kesehatan, Gizi, dan Pembangunan Keluarga Setwapres RI Siti Alfiah memberikan apresiasi terhadap komitmen dan dukungan Pemerintah Kabupaten Garut selama timnya melakukan pemantauan di lapangan.

Ia menyebutkan bahwa pihaknya masih menunggu publikasi hasil Survei Status Gizi Indonesia (SSGI) 2024 dari Kementerian Kesehatan yang dijadwalkan rilis pada awal Mei 2025. Hasil survei tersebut akan menjadi acuan terbaru terkait angka prevalensi stunting di Garut.

Menurut Siti, percepatan penurunan stunting menjadi prioritas nasional dalam lima tahun ke depan, sebagaimana tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN).

"Dalam RPJMN, kami menargetkan tahun 2029 mendatang bisa mencapai angka 14,2 persen dan dalam RPJPN tahun 2045 ditargetkan prevalensi stunting bisa ditekan hingga 5 persen," tutupnya. (Diskominfo Kab. Garut/ Rani)