PORTALJABAR, KAB. SUKABUMI - Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Anak (KemenPPPA) Republik Indonesia memverifikasi Kabupaten Sukabumi. Hal itu dilakukan dalam rangka Verifikasi Lapangan Hybrid (VLH) Kabupaten/Kota Layak Anak (KLA) Kabupaten Sukabumi tahun 2022. 

Bupati Sukabumi Marwan Hamami menargetkan hasil terbaik. Bahkan, Kabupaten Sukabumi ditargetkan bisa meraih KLA kategori nindya. 

"Semoga lewat evaluasi KLA ini, Kabupaten Sukabumi bisa mendapatkan predikat yang lebih baik dari tahunbsebelumnya. Tentu saja, bisa memenuhi semua persyaratan yang laik untuk mendapatkan kategori nindya," ujarnya. 

Apalagi, untuk mencapai hal tersebut Kabupaten Sukabumi hanya kekurangan beberapa poin. Sebab dalam penilaian verifikasi administratif, poin Kabupaten Sukabumi sudah masuk kategori madya. 

"Hanya kurang 14 poin untuk mencapai kategori nindya. Lewat evaluasi ini, semoga bisa masuk ke kategori nindya," ucapnya.

Maka dari itu, Pemdakab Sukabumi melaksanakan lima strategi utama dalam mewujudkan KLA. Terutama dari sisi pemenuhan hak-hak anak. 

"Pertama, kami melibatkan Forum Anak Daerah Kabupaten Sukabumi dalam musrenbang. Termasuk meningkatkan peran forum anak daerah sebagai pelopor dan pelapor dalam setiap kegiatan yang ada di lima klaster. Termasuk penyusunan Perda nomor 1 tahun 2018 tentang penyelenggaraan perlindungan anak," ungkapnya. 

Selain itu, dibuatkan Perda nomor 1 tahun 2019 tentang pengasuhan terhadap anak dalam keluarga dan pengasuhan alternatif. Hal itu termasuk Perda nomor 7 tahun 2020 tentang penyelenggaraan pembangunan ketahanan keluarga.

"Semua itu untuk pemenuhan kebutuhan keluarga, peran orangtua dalam menjaga dan mendidik anak," bebernya.

Tak hanya itu saja, semua tingkatkan sekolah sudah ditetapkan ramah anak. Bahkan, persentase dari PAUD hingga SLTA sudah di atas 75 persen.

"Di layanan kesehatan, sudah 100 persen ditetapkan puskesmas ramah anak. Kami pun telah membangun lingkungan yang ramah anak. Mulai dari taman desa, taman bermain, dan kampung ramah anak," jelasnya.

Pemkab Sukabumi pun memaksimalkan peran dan fungsi gugus tugas KLA. Termasuk membangun wilayah yang layak anak. Semua itu, demi terwujudnya Kabupaten Sukabumi menjadi KLA. "Bahkan, Pemkab Sukabumi bersama DPRD melalui hak inisiatif legislatif menyusun peraturan daerah tentang penyelenggaraan KLA," bebernya.

Maka dari itu, Pemkab Sukabumi menyambut baik verifikasi lapangan hybrid Sebab, penilaiannya memicu semangat dalam memunculkan ide serta gagasan semua komponen yang terlibat. 

"Semoga verifikasi ini, bisa menghasilkan penilaian yang terbaik untuk Kabupaten Sukabumi. Apalagi, KLA masuk ke dalam visi-misi Kabupaten Sukabumi," jelasnya.

Asisten Deputi Perumusan Kebijakan Pemenuhan Hak Anak Kementerian PPPA Sri Prihantini Lestari Wijayanti berterima kasih kepada Pemdakab Sukabumi. Terutama, komitmen kepala daerah yang tinggi dalam mewujudkan Kabupaten Sukabumi layak anak melalui programnya.

"Semua itu, tentu saja dengan memenuhi lima kluster hak anak. Dimulai dari hak sipil dan kebebasan, lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif, kesehatan dasar dan kesejahteraan, pendidikan pemanfaatan waktu luang, dan kegiatan budaya, serta perlindungan khusus," terangnya. 

Selain itu, dirinya berteima kasih ke Bupati Sukabumi yang telah memberikan dukungan tinggi. Terutama dalam proses evaluasi KLA yang dimulai evaluasi mandiri, verifikasi administrasi, dan verfikasi lapangan hybrid. (Diskominfo Sukabumi/FAU*)