PORTALJABAR, KAB. BOGOR - Plt. Bupati Bogor, Iwan Setiawan didampingi Sekrertaris Daerah Kabupaten Bogor Burhanudin terima kunjungan kerja dari Komisi IX DPR RI yang berlangsung di Ruang Rapat Bupati Bogor, Kamis (17/11/22), untuk membahas mengenai langkah pencegahan dalam menghadapi dampak resesi global di tahun 2023 mendatang.

Plt. Bupati Bogor, Iwan Setiawan mengatakan, untuk mencegah dan menghadapi isu resesi tahun 2023 nanti, Pemdakab Bogor sudah melaksanakan apa yang diperintahkan oleh pemerintah pusat terkait alokasi anggaran untuk ketahanan pangan sebesar 20% dari Dana Desa.

“Sekarang kami sedang rancang Dana Desa yang ada di Kabupaten Bogor, sudah kami alokasikan 40 persen untuk BLT, 20 persen untuk ketahanan pangan dan 8 persen untuk COVID-19, sisanya 32% untuk kegiatan lain di desa. Kita juga punya program unggulan yang namanya Satu Milyar Satu Desa (Samisade) jadi kami memberikan bantuan keuangan khusus kepada desa, yang memang satu-satunya jadi kebanggaan kita di Bogor, satu milyar satu desa yang diperuntukkan dukungan akselerasi percepatan pembangunan, yaitu untuk jalan desa, irigasi desa, dan lain sebagainya,” ungkapnya.

Menurut Iwan Setiawan, inflasi Kabupaten Bogor ini adalah salah satu daerah yang rata-rata masih dibawah toleransi. Inflasi nasional itu 5 persen, sedangkan di Kabupaten Bogor masih berada dibawah 5 persen yakni di 3,5 persen. Kabupaten Bogor masih dibawah tingkat nasional. 

“Alhamdulillah dengan dukungan dan anggaran juga bantuan yang lainnya, mudah-mudahan resesi global di Kabupaten Bogor ini, kita bisa tangkal dengan anggaran yang diperuntukkan langsung kepada desa,” katanya.

Ketua Komisi IX DPR RI, Dewi Asmara menerangkan, kunjungan kerja yang spesifik ini dilaksanakan berdasarkan Peraturan DPR RI Nomor 1 Tahun 2022 tentang Tata Tertib, dari hasil rapat internal DPR RI pada 1 November 2022 yang menetapkan Provinsi Jawa Barat, Kabupaten Riau, dan Provinsi Sulawesi Selatan sebagai tujuan kunjungan kerja spesifik terkait ancaman resesi global tahun 2023.

“Keikutsertaan mitra kerja Komisi IX DPR RI ini tentunya diharapkan dapat jalan keluar dalam bentuk kebijakan dan program kegiatan terkait persoalan yang terjadi. Akhir-akhir ini kita mendengarkan pendapat bank dunia dan beberapa lembaga keuangan asing terkait kondisi ekonomi global tahun 2023 nanti yang diperkirakan akan suram dan bisa terjadi resiko resesi global. Resesi menjadi awan gelap dalam perekonomian setiap negara, dampak pandemi COVID-19 ditambah perang Rusia-Ukraina yang belum mereda, dalam waktu dekat yang memperparah kondisi ekonomi bukan hanya negara maju namun akhirnya berdampak kepada negara lain seperti di Indonesia,” ujarnya.

Tambah Dewi, walaupun kondisi ekonomi Indonesia cukup baik dan berada dalam zona positif tapi tentu kami berharap agar tetap waspada dan mempersiapkan langkah antisipasi terhadap kemungkinan ancaman kondisi ekonomi bagi Indonesia kedepan. 

“Komisi IX DPR RI memberikan perhatian serius atas kondisi ekonomi yang berdampak pada pembangunan ketenagakerjaan dan berharap pemerintah bersama Pemda terus mengawasi proses dan mekanisme pengurangan pekerjaan oleh perusahaan,” imbuhnya. (rdp*)