PORTALJABAR, KAB. BOGOR - Pemerintah Daerah Kabupaten (Pemdakab) Bogor sinergi dengan Pemerintah Pusat, Pemda Provinsi Jawa Barat dan Kota Bekasi serius tangani permasalahan lingkungan terutama dalam menangani permasalahan pencemaran air Sungai Cileungsi Daerah Aliran Sungai (DAS) Kali Bekasi dan udara di wilayah Kabupaten Bogor.

Bahkan sejumlah perusahaan yang berada di Sub DAS Cileungsi DAS Kali Bekasi diajak duduk bersama untuk mengolah air limbah sesuai aturan yang berlaku agar tidak mencemari lingkungan, hal itu dilakukan melalui rapat koordinasi di Ruang Tegar Beriman, Kantor Bupati Bogor, Kamis (14/9/2023).

Plt Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Bogor Bambam Setia Aji mengungkapkan pencemaran Sungai Cileungsi DAS Kali Bekasi merupakan masalah yang harus betul-betul diselesaikan dan jadi perhatian khusus semua pihak.

“Kami bersama jajaran Penegak Hukum tidak akan segan menindak tegas oknum masyarakat, Pemilik usaha, maupun Perusahaan yang membuang air limbah tidak memenuhi baku mutu dan tidak memiliki izin ke sungai. Saat ini sudah ada tiga perusahaan yang diduga kuat melakukan pelanggaran lingkungan hidup yang sudah masuk tahap proses persidangan di Pengadilan Negeri Cibinong,” katanya.

Bambam menjelaskan, penanganan pencemaran air Sungai Cileungsi perlu komitmen, sinergi dan kolaborasi serta konsistensi antara Pemdakab Bogor bersama Forkopimda, Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, Perusahaan dan seluruh pemangku kepentingan untuk mengambil langkah serius baik perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sesuai prinsip pembangunan yang berkelanjutan. 

“Kita perlu bersama-sama melakukan penanganan masalah lingkungan ini secara kompeherensif dan berkelanjutan. Tentunya dengan mengoptimalkan peran Satuan Tugas (Satgas) Pengendalian Pencemaran dan kerusakan sub DAS Cleungsi dan sub DAS Cikeas, yang telah dibentuk melalui SK Gubernur Nomor 614/Kep.82-DLH/2020,” ucapnya.

Ia juga meminta Perusahaan untuk lebih ketat dalam mengolah air limbah sebelum masuk ke aliran sungai. 

“Saya tegaskan agar para pengusaha wajib mengolah air limbah di instalasi pengolahan air limbah sampai dengan memenuhi baku mutu dan berizin atau memiliki surat kelayakan operasional. Agar tidak ada lagi ada sungai yang terecamar,” ujarnya.

Direktur Pengaduan, Pengawasan, dan Sanksi Administrasi Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Ardi menyambut baik kerja sama dan kolaborasi ini, sehingga bisa memperkuat sinergi untuk bersama-sama dalam melakukan penegakan hukum dan memperkecil ruang terjadinya pencemaran air maupun udara.

“Tentunya kami siap kolaborasi menegakan hukum lingkungan hidup bagi para pengusaha yang melanggar bersama Pemkab Bogor juga Pemerintah Provinsi,” katanya.

Anggota Komisi III DPRD Kabupaten Bogor Achmad Patoni berharap dapat memperkuat aksi seluruh pihak dalam menyelesaikan permasalahan lingkungan khususnya Sungai Cileungsi DAS Kali Bekasi dengan maksimal dan konsisten.

“Kami siap sinergi turun bersama untuk menindak tegas kepada mereka yang melanggar lingkungan hidup,” ucapnya.

Sebagai informasi setelah melakukan Rakor selanjutnya Plt Kadis DLH bersama Achmad Patoni, Komisi III DPRD Kab Bogor menerima peserta audiensi Ketua dan Anggota Perkumpulan Cluster Kota Wisata Cibubur didampingi Puarman Selaku Ketua KP2C. 

Hasil audiensi menghasilkan kesepakatan bersama untuk membuat Posko Pantau bersama untuk memudahkan pemantauan perubahan kualitas air sungai (kebauan dan warna) dan para pelaku usaha yang diduga melanggar dan membuang air limbah ke Sungai Cileungsi

Turut Hadir perwakilan KemenPUPR, perwakilan BBWS, perwakilan DLH Provinsi Jawa Barat, Perwakilan Polres Bogor, Perwakilan Dandim, Asisten Perekonomian dan Pembangunan, Perwakilan OPD, Camat Cileungsi, Camat Gunung Putri dan perwakilan perusahaan yang berada di DAS Cileungsi Kali Bekasi. (Diskominfo Kabupaten Bogor/UPI)