PORTALJABAR, KAB. GARUT - Pemerintah Daerah Kabupaten (Pemdakab) Garut menggelar pertemuan terkait Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EPPD) Tahun 2023 dengan Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Provinsi Jawa Barat dan perwakilan dari Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Barat di Ruang Rapat Sekretariat Daerah Garut (12/6/2023).

Asisten Daerah (Asda) I Bidang Pemerintahan Kesejahteraan Rakyat (Pemkesra) Setda Garut, Bambang Hafidz, menyampaikan jika dalam kesempatan ini pihaknya telah menghadirkan para pengelola EPPD di masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD).

"Dan tentu kami juga menyadari masih beberapa indikator yang memang kalau dilihat secara angka dan nilai itu masih belum memenuhi harapan," ujar Bambang.

Ia berharap melalui pertemuan kali ini para SKPD dapat menyampaikan hal apa yang menjadi kendala dalam EPPD, sehingga nantinya apa yang menjadi kendala bisa diarahkan dan dibantu olehi tim evaluasi dari Pemprov Jabar.

Bambang menilai jika beberapa tahun yang lalu, sebetulnya Pemdakab Garut memiliki angka atau peringkat yang cukup bagus.

Namun, dalam beberapa tahun terakhir berbagai kendala dihadapi oleh masing-masing SKPD sehingga nilai yang didapatkan belum optimal. Meski demikian pihaknya akan terus melakukan evaluasi terhadap apa yang sudah dilaksanakan, tentu harus disokong oleh keberhasilan di masing-masing SKPD.

"Kami justru berharap bahwa setiap tahun ada perbaikan terhadap apa yang sudah dilaksanakan sebelumnya," ucapnya.

Ia juga memaparkan jika EPPD ini bukan kerja satu bidang atau satu entitas saja, melainkan keberhasilannya secara kumulatif dari Pemda, sehingga ia berharap setelah dilakukan evaluasi oleh tim dari Perwakilan BPKP Jabar dan Pemprov Jabar, setiap indikator yang dirasa memiliki angka pencapaian yang masih rendah bisa digali bersama-sama apa yang menjadi penyebabnya.

Sementara itu, Perwakilan dari BPKP Jabar, Guntur Gunawan, menuturkan jika kehadiran pihaknya ini adalah ingin membantu Pemda untuk memfasilitasi EPPD Tahun 2023 Kabupaten Garut, dalam rangka persiapan penilaian oleh tim nasional dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Republik Indonesia.

"Di sini lebih ke mengarahkan teman-teman OPD, mana Yang kira-kira nilainya itu kan ini masalah persepsi sebenarnya pak, masalah persepsi dalam pemenuhan eviden atau dokumen," tuturnya.

Oleh karena itu, ia mengatakan jika dalam evaluasi ini diharapkan pihaknya mendapat dukungan dari Organisasi Perangkat Daerah (OPD), karena ia menilai yang menjadi ujung tombak dalam evaluasi ini adalah OPD. (Diskominfo Garut/Fauziah Ismi)