Kab. Purwakarta --- Pemerintah pusat menggelar rapat koordinasi (rakor) monitoring program minyak goreng curah rakyat wilayah Jawa dan Bali, hal tersebut guna memastikan kelancaran distribusi minyak goreng di wilayah Jawa dan Bali.

Rakor tersebut dipimpin, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan dan diikuti oleh jajaran Forkopimda serta Tim Satuan Tugas (Satgas) Pangan di wilayah bersangkutan. Sementara, jajaran Pemerintah Daerah Kabupaten (Pemdakab) Purwakarta dan Forkopimda mengikuti rakor yang digelar secara virtual tersebut di Aula Janaka, Kabupaten Purwakarta, Selasa (24/5/2022).

Luhut dalam arahannya menggatakan, stok minyak goreng untuk dalam negeri sudah lebih dari cukup. Jadi tidak ada alasan harga minyak goreng naik, atau lebih dari Rp14 ribu/liter.

"Pengawasan distribusi harus terus dilakukan oleh jajaran Satgas Pangan dan Kapolres beserta jajaranya. Kami juga meminta Pemda dan dinas terkait bekerjasama dengan Kepolisian ntuk sama-sama mengawasi harga minyak goreng di lapangan," ucap Luhut.

Dalam rakor tersebut, setiap Kepala Daerah di Jawa dan Bali juga memaparkan kondisi di setiap provinsi terkait ketersediaan dan harga minyak goreng curah. Kepala Daerah dan Satgas Pangan juga diminta mengecek secara rinci ketersediaan dan harga minyak goreng curah di pasar-pasar di setiap kabupaten dan kota.

Bupati Purwakarta Anne Ratna Mustika disela kegiatan mengatakan, sesuai data dari Dinas Koperasi UMKM Perindustrian Perdagangan (DKUPP), stok minyak goreng untuk wilayah Purwakarta masih cukup banyak.

"Sebagai contoh minyak kemasan di seluruh gudang distributor, agen, retail, supermarket, minimarket, dan pasar tradisional, dan warungan minyak kemasan tersebut ada di angka 912,95 ton atau hampir 1000 ton. Untuk minyak curah ada 19,95 ton. Sedangkan kebutuhan kita hanya 2,11 ton perhari. Jadi sebetulnya cukup, namun permasalahannya harga di pasaran masih tinggi," katanya.

Sementara, berkaitan dengan langkah untuk menekan harga minyak goreng, Ambu Anne --sapaan Anne Ratna Mustika-- menjelaskan,  pihaknya akan berpedoman pada  arahan Menko Marves bahwa, Pemda beserta seluruh stakeholder termasuk Kepolisian dan Satpol PP akan mengecek alur distribusi.

"Dengan dilaksanakannya kegiatan rapat koordinasi ini kami berharap jalur distribusi minyak goreng dapat terkendali dan masyarakat bisa mendapatkan minyak goreng sesuai harga eceran yang telah diatur oleh Pemerintah," ucap Ambu Anne.