PORTALJABAR, KOTA BANDUNG - Wali Kota Bandung Muhammad Farhan memprioritaskan penataan parkir dan pedagang kaki lima sebagai langkah awal pembangunan Bus Rapid Transit hingga 2027 (28/1/2026).

Kebijakan tersebut ditetapkan karena sektor parkir dan pedagang kaki lima menjadi kelompok yang paling awal terdampak langsung oleh pembangunan jalur BRT.

Muhammad Farhan menyebut penyelesaian dua sektor itu penting agar proses pembangunan tidak menimbulkan keresahan berkepanjangan di masyarakat.

“Yang pertama harus kita cari solusinya adalah perparkiran dan PKL karena itu pasti terkena dampak pembangunan BRT,” ujar Farhan.

Ia mengakui masih ada kekhawatiran warga terkait kemacetan dan dampak sosial selama masa konstruksi berlangsung.

Farhan menyampaikan permohonan maaf karena skema penanganan belum diumumkan secara rinci demi memastikan kebijakan dapat diterima masyarakat luas.

“Saya mohon maaf belum bisa memberikan kepastian karena kita ingin memastikan skemanya bisa diterima semua,” katanya.

Menanggapi penolakan warga di kawasan Cicadas, Farhan menilai respons tersebut wajar karena adanya kekhawatiran penggusuran.

“Dalam persepsi saudara-saudara kita seolah akan digusur, padahal tidak, kita akan dialog,” ucapnya.

Dialog akan menjadi dasar penentuan kebijakan relokasi atau bentuk kompensasi bagi pedagang kaki lima.

“Kita ingin tahu dulu perkembangan usaha PKL di sana sebelum memutuskan direlokasi atau tidak,” ujar Farhan.

Farhan juga memastikan keberadaan angkutan kota tetap dipertahankan dan difungsikan sebagai feeder pendukung sistem BRT.

“Angkot tidak akan hilang, angkot akan menjadi feeder,” katanya.

Ia menjelaskan jalur BRT tidak mengubah pola dasar transportasi karena tetap mengikuti trase yang sudah ada.

Peremajaan angkot tua akan dibahas bersama koperasi Kopamas, Kobutri, dan Kobanter untuk meningkatkan kenyamanan penumpang.

Farhan mendorong peremajaan diarahkan ke penggunaan angkot listrik yang sebelumnya telah diluncurkan Pemkot Bandung.

“Angkot listrik bisa menjadi daya tarik agar masyarakat mau kembali menggunakan angkutan umum,” pungkasnya. (Diskominfo Kota Bandung/bhf)