PORTALJABAR, KOTA BANDUNG - Pj. Bupati Garut, Barnas Adjidin secara resmi membuka workshop pengelolaan risiko tingkat Kabupaten Garut Tahun 2024 yang digelar di Ballroom Hotel Ibis Bandung pada Senin (28/10/2024).

Dalam berbagai hal, Barnas menekankan pentingnya lokakarya ini sebagai panduan bagi Pemerintah Kabupaten Garut dalam menjalankan berbagai program dan kegiatan.

Menurut Barnas, kegiatan ini penting untuk memastikan setiap program yang dijalankan memiliki tujuan yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan.

“BPKP ibarat rel yang memandu kita menuju sasaran akuntabilitas, sehingga tujuan yang ingin dicapai benar-benar dapat dipertanggungjawabkan,” ujar Barnas.

Barnas mengingatkan agar program atau kegiatan tersebut jangan sampai tidak jelas, tidak bermakna, dan tidak mempunyai nilai, sehingga nantinya akan sulit dipertanggungjawabkan.

Ia menambahkan bahwa perencanaan yang profesional dan matang menjadi kunci keberhasilan program.

“Perencanaan harus sistematis dan terukur untuk mencapai tujuan. Seluruh komponen kegiatan harus teranggarkan dengan jelas agar setiap program bernilai dan bermakna,” tegasnya.

Koordinator Pengawas (Korwas) Bidang Akuntabilitas Pemerintah Daerah I BPKP Jawa Barat, Risnandar, yang turut menjadi narasumber dalam workshop ini, menjelaskan bahwa BPKP berperan sebagai auditor internal yang memiliki dua fungsi utama, yakni assurance yang bertujuan untuk membantu Pemda dalam mencapai target pembangunan dan consulting untuk membantu Pemda dalam mencapai target pembangunan.

Risnandar juga menggarisbawahi pentingnya pengelolaan risiko di lingkungan pemerintah daerah. Menurutnya, Peraturan Deputi Bidang Pengawasan Penyelenggaraan Keuangan Daerah BPKP Nomor 4 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Risiko pada Pemerintah Daerah dapat menjadi acuan bagi Pemdakab Garut untuk mengendalikan risiko yang mungkin terjadi.

"Kita harapkan risiko yang kemungkinan terjadi ketika dia terjadi, misal terjadi, dampaknya kita bisa minimalisir, ataupun kita harapkan dia tidak (atau) jangan sampai terjadi," ungkap Risnandar.

Workshop ini diharapkan mampu memperkuat kebijakan manajemen risiko yang telah ditetapkan Pemkab Garut, sehingga tercipta tata kelola pemerintahan yang lebih baik dan berkelanjutan di Kabupaten Garut.

"Kita harapkan ini menjadi suatu proses yang melekat pada kegiatan kita dalam menjalankan pemerintahan," pungkasnya. (Diskominfo Garut/Fauziah)