PORTALJABAR, KAB. GARUT - Pemerintah Kabupaten Garut menjadi tuan rumah Rakor Bidang Informasi Komunikasi Publik se-Jawa Barat 2026.

Kegiatan tersebut berlangsung di Gedung Pendopo Kabupaten Garut, Jalan Kiansantang, Kecamatan Garut Kota (12/8/2026).

Mewakili pimpinan secara virtual, Sekretaris Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Barat Bayu Rahmana menyoroti perubahan kontrol sosial masyarakat.

"Kini kontrol sosial tidak lagi dimonopoli negara, masyarakat mulai aktif mengontrol negara, rakyat mulai bergerak dari objek menjadi subjek, narasi direbut oleh masyarakat, kritik sosial bergeser ke ruang sosial yang lebih cair, digital, dan partisipatif melalui media sosial, jurnalisme warga didukung kecerdasan Artificial intelligence (AI), kontrol sosial berlangsung secara real time dengan biaya sangat murah," ucapnya.

Bayu mendorong insan kehumasan pemerintah daerah dan badan usaha milik daerah menerapkan social listening untuk memantau percakapan publik.

Langkah tersebut membantu pemerintah membaca emosi dan persepsi masyarakat sekaligus mendeteksi isu sebelum berkembang menjadi krisis.

Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Garut Agus Kurniawan menyambut penunjukan Garut sebagai tuan rumah kegiatan.

"Jadi terima kasih Kepala Diskominfo Provinsi Jawa Barat, termasuk juga rekan-rekan, ada dari Ciamis, Tasik, Pangandaran, dan semuanya selamat menikmati Kabupaten Garut, sekarang cuaca lagi kemarau mungkin ini sedikit dingin nanti teman-teman bisa menikmati kuliner yang ada di Garut," ucap Agus.

Kepala Bidang Informasi Komunikasi Publik Diskominfo Jawa Barat Nidar Nadrotan Naim Sujana menyebut kegiatan berlangsung selama dua hari dengan materi aplikatif.

Materi tersebut mencakup social listening, strategi merespons aduan masyarakat, permintaan informasi publik, hubungan media, serta pengelolaan konten high engagement.

"Lalu ada IKP Talks #5 ini respon cepat taktik jitu melayani permintaan informasi bagi organisasi masyarakat dan media. Disini kita akan berbagi atau spill tips-tips menghadapi permintaan informasi dari masyarakat ke pejabat-pejabat daerah. Ini common issue dari setiap kabupaten maupun di provinsi," ucapnya.

Rakor juga membahas strategi operasional kehumasan, termasuk belanja media sesuai nomenklatur Peraturan Menteri Dalam Negeri, kerangka kerja media, serta penyusunan Kerangka Acuan Kerja.

Pembahasan tersebut turut mencakup kode rekening pengelolaan media sosial agar pelaksanaan komunikasi publik daerah lebih terarah.

Rakor diharapkan meningkatkan kapasitas kehumasan daerah dalam membaca opini publik, merespons isu cepat, serta menyampaikan informasi yang dibutuhkan masyarakat.

(Diskominfo Kab. Garut/bhf)