PORTALJABAR, KOTA BANDUNG - Komisi Pemilihan Umum (KPU) Jawa Barat mengajak seluruh pemangku kepentingan termasuk media massa untuk bersama-sama menyukseskan kontestasi Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak 2024 yang akan berlangsung pada 27 November mendatang.

Ketua Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, dan Partisipasi Masyarakat KPU Jabar, Hedi Ardia mengatakan, sudah menjadi kewajiban semua pihak untuk menyukseskan hajatan besar ini dengan tugas pokok dan fungsi (tupoksi) masing-masing.

Penyelenggara Pemilu dengan tupoksinya, kemudian pemerintah daerah juga dengan disisipkan, aparat keamanan dengan kewajibannya,” ucap Hedi dalam acara Orasi (Obrolan Santai Demokrasi) bertajuk 'Wartawan-KPU Bergandengan Tangan, Ciptakan Pilkada Jabar Demokratis dan Aman' di Nara Park Bandung.

Tidak hanya itu, insan pers juga dinilainya memiliki peran penting dalam menyukseskan Pilkada 2024. Bagaimana informasi terkait pilkada bisa disampaikan dengan baik kepada masyarakat.

“Rekan-rekan media adalah salah satu pihak yang ikut menentukan sejauh mana informasi ini disampaikan kepada publik, bahwa 27 November itu kita akan kembali datang ke TPS guna memilih gubernur dan memilih bupati atau wali kota sesuai dengan daerahnya masing-masing,” tuturnya.

Dengan adanya peran insan pers, kata Hedi, KPU Jabar menargetkan angka partisipasi pemilih pada Pilkada 2024 ini meningkat 2 persen atau menjadi 75 persen dibandingkan tahun sebelumnya.

“Kami punya kepentingan besar kepada rekan-rekan media ini, agar partisipasi pemilu di Jawa Barat ini bisa naik minimal 2 persen dari angka pilkada sebelumnya 73 persen,” ujarnya.

Hedi memandang, sejauh ini peran media massa sudah sangat membantu dalam menyebarkan informasi kepada masyarakat terkait Pilkada 2024. Apalagi tahapan pilkada sendiri sudah masuk pada tahap calon pendaftaran di semua tingkatan.

“Sejauh ini karena tahapannya sudah semakin krusial, jadi media pun secara alamiah mereka sendiri yang mencari-cari informasi masyarakat, kalau sebelumnya kita sendiri yang membutuhkan media karena bagaimana memastikan kepada bahwa kita ini mau ada pilkada di 27 November,” paparnya.

Sementara itu, Sekretaris Jenderal Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Jabar, Tantan Sulthon meminta, insan pers tetap memberi isyarat kritis dalam mengawali kepentingan-kepentingan masyarakat pada Pilkada 2024.

"Sebagai pilar keempat demokrasi, kita harus bersikap. Misalkan sekarang Humas KPU memberikan rilis, terus kita tulis copy paste aja sesuai itu. Kita harus kritisi juga (rilis KPU), ini sesuai ga dengan kepentingan masyarakat," ucap Tantan.

Bukan hanya urusan KPU, kata Tantan, hal tersebut juga berlaku untuk rilis-rilis yang diterima insan pers dari masing-masing tim sukses calon kepala daerah.

"Apakah benar ga informasi yang disampaikan? Apakah hanya sekedar untuk mereka melambungkan namanya? Atau hanya sekedar memberikan kesan positif ke masyarakat? Bener ga visi yang disampaikan itu?" ungkapnya.

Menurut Tamtan, dengan mengedepankan sikap kritis tersebut maka masyarakat pun tidak akan mudah dibodohi oleh janji-janji manis para calon kepala daerah.

"Sehingga masyarakat tidak dibutakan dengan hanya sekedar lipstik, di Instagram bagus, di YouTube bagus, di media sosial bagus dan temen-temen media juga malah larut membagus-baguskan," jelasnya.

Di tempat yang sama, Ketua Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia (IJTI) Jabar, Ikhwan Sabar Romli mengatakan, perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah memudahkan masyarakat dalam mendapatkan dan bertukar informasi.

Menurutnya, hal itu justru menjadi tantangan tersendiri bagi jurnalis TV. Sebab, tak sedikit informasi yang beredar di media sosial belum bisa dipastikan kebenarannya.

"Kita flashback ke 20 tahun yang lalu, temen-temen televisi itu satu arah. Dimana audiens langsung ke televisi informasinya. Tapi eranya sekarang kompleksitasnya lebih tinggi, dimana kompleksitas itu hadir di semua lini, di ruang-ruang gelap itu hadir, baik itu informasi yang benar maupun hoaks," kata Ikhwan.

Sehingga, hal itu menjadi tantangan sendiri bagi Ikhwan bagaimana menyuguhkan informasi khususnya terkait Pilkada 2024 yang berujung kepada meningkatnya angka partisipasi pemilih.

"Karena kompleksitas saat ini dengan hadirnya media sosial yang distribusi informasi cukup tinggi. Kompleksitas masyarakat tuh ikut terbawa juga, selain itu mungkin keberagaman," terangnya.

"Keberagaman melihat bahwa di Jawa Barat sendiri toleransinya kita coba angkat lagi, kita munculkan lagi, itu yang mungkin jadi kunci utama yang harus dilakukan jurnalis televisi," lanjutnya.

Ikhwan juga mengingatkan, jurnalis TV lebih mempunyai tanggung jawab dalam menyampaikan informasi yang berimbang kepada masyarakat.

"Karena televisi tuh menggunakan frekuensi, jadi frekuensi itu milik publik, itu yang harus menjadi catatan bahwa kita hadir, kita sebagai jurnalis kewajibannya hanya memberikan nilai-nilai manfaat informasi kepada masyarakat," tandasnya.(rep no)