PORTALJABAR, KOTA BANDUNG - Pemkot Bandung menangani kemiskinan melalui bantuan sosial, layanan kesehatan, padat karya, dan program pangan untuk meringankan beban warga.

Wali Kota Bandung Muhammad Farhan menyampaikan hal tersebut saat meninjau penyaluran bantuan pangan di Antapani Tengah (27/8/2026).

Farhan mengatakan bantuan beras pemerintah pusat menjadi salah satu intervensi untuk mengurangi pengeluaran masyarakat rentan.

Pemkot Bandung melengkapinya dengan bantuan sosial, ATM Beras, program padat karya, serta layanan Universal Health Coverage (UHC).

“Penanganan kemiskinan itu tidak hanya bantuan pangan. Ada bantuan sosial dari Dinas Sosial, ATM Beras dari Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian, program padat karya dari Dinas Tenaga Kerja, hingga layanan kesehatan melalui Universal Health Coverage,” ujarnya.

Menurut Farhan, akses kesehatan membantu mencegah pengeluaran pengobatan menjadi beban berat bagi keluarga berpenghasilan rendah.

Karena itu, Pemkot Bandung menjaga keberlanjutan UHC agar warga tetap memperoleh layanan kesehatan tanpa tekanan biaya besar.

Kepesertaan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan warga Kota Bandung kini mencapai lebih dari 90 persen.

Tingkat keaktifan peserta juga telah berada di atas 82 persen sebagai bagian dari persyaratan keberlanjutan program UHC.

“Kepesertaan dan keaktifan ini menjadi syarat penting untuk mempertahankan program UHC. Kami terus berupaya memenuhi kebutuhan pembiayaan agar seluruh warga tetap mendapatkan akses layanan kesehatan,” katanya.

Kebutuhan anggaran UHC Kota Bandung mencapai sekitar Rp360 miliar untuk memastikan akses layanan kesehatan masyarakat tetap berjalan.

Sebagian kebutuhan anggaran telah terpenuhi, sementara Pemkot Bandung masih mencari sumber pendanaan tambahan untuk menutup kekurangan pembiayaan.

“Insyaallah kebutuhan itu akan terpenuhi karena manfaatnya sangat besar bagi masyarakat,” ujarnya.

Farhan menilai BPJS Kesehatan berfungsi sebagai perlindungan sosial karena biaya pengobatan dapat mendorong keluarga rentan semakin jauh dari kondisi ekonomi aman.

“Bagi saya, BPJS Kesehatan menjadi salah satu alat yang sangat penting dalam penyelesaian masalah kemiskinan. Ini bentuk rekayasa sosial dan keuangan yang memiliki nilai sosial sangat tinggi,” katanya.

Selain perlindungan kesehatan, program padat karya memberi peluang penghasilan bagi warga sekaligus membantu menjaga daya beli masyarakat.

Rangkaian program tersebut menunjukkan penanganan kemiskinan Kota Bandung diarahkan pada pemenuhan kebutuhan dasar dan penguatan kemampuan ekonomi warga.

(Diskominfo Kota Bandung/bhf)