![Cover gambar layanan](data:image/svg+xml,%3Csvg xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 235 136"%3E%3C/svg%3E)
![THR Harus Dibayarkan Sebelum H-7](data:image/svg+xml,%3Csvg xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 72 72"%3E%3C/svg%3E)
Berita Jawa Barat
THR Harus Dibayarkan Sebelum H-7
, konsultasi, dan pengaduan atas pembayaran THR tahun 2021. Kepala Disnaker Kota Bandung Arief Syaifudin menegaskan, berdasarkan Surat Edaran Menteri
sosial | 24 Mei 2022
Fasilitasi Surat Pengantar Permohonan Nota Riksus ke Pengadilan Negeri
Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Barat
Terakhir diupdate 22 Desember 2023
Ekonomi, Bisnis dan Profesi
Fasilitasi penerbitan Surat Pengantar Permohonan Pengesahan Nota Riksus PKWT ke Pengadilan Negeri
Layanan tersedia secara offline
Media dan Informasi
![](data:image/svg+xml,%3Csvg xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 "%3E%3C/svg%3E)
Kontak Hotline
08112121444
Hubungi Sekarang
Jam Operasional (Kamis, 9 Mei 2024)
Tutup -
Pukul
16:00
Senin
07:30 - 16:00
Selasa
07:30 - 16:00
Rabu
07:30 - 16:00
Kamis
07:30 - 16:00
Jumat
07:30 - 16:00
Tarif Layanan
Gratis
Alamat Website Resmi Layanan
Alamat
Jl. Soekarno Hatta No. 532
Telepon
08112121444
Manfaat Layanan untuk Masyarakat
![1687522700-manfaat-nota-riksus.png](data:image/svg+xml,%3Csvg xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 265 115"%3E%3C/svg%3E)
Memberikan/menerbitkan Surat Pengantar Permohonan Pengesahan Nota Pemeriksaan Khusus PKWT ke Pengadilan Negeri
Fasilitas yang Tersedia
Penerbitan Surat Pengantar
Syarat dan Ketentuan Layanan
![Gambar Syarat dan Ketentuan](data:image/svg+xml,%3Csvg xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 368 368"%3E%3C/svg%3E)
Permohonan tertulis dari pekerja/buruh/instansi/lembaga
Alur atau Prosedur Penggunaan Layanan
![Gambar Alur dan Prosedur](data:image/svg+xml,%3Csvg xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 392 501"%3E%3C/svg%3E)
Pemohon menyampaikan permohonan tertulis kepada Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Barat
Bidang Pengawasan Ketenagakerjaan berkoordinasi dengan UPTD Pengawasan Ketenagakerjaan sesuai wilayah kerja perusahaan
Penyampaian salinan Nota Pemeriksaan Khusus dari UPTD Pengawasan Ketenagakerjaan ke Dinas Cq. Bidang Pengawasan
Penerbitan Surat Pengantar
Berita Jawa Barat
Pemdakab Garut Dukung Program Sidang Keliling Pengadilan Negeri
jemput bola ke kecamatan-kecamatan yang jauh dari lokasi PN. Jadi masyarakat tidak perlu datang ke Pengadilan Negeri Garut, jadi kami memangkas biaya
pemerintahan | 27 Februari 2024
Berita Jawa Barat
Bupati Garut Lakukan Penandantangan Nota Kesepakatan KUAPPAS APBD Tahun Anggaran 2022
kegiatan yang masuk dalam konteks KUAPPAS,” ucapnya. Selain itu, ia mengatakan, pada minggu depan pihaknya akan mengajukan Nota Pengantar APBD Perubahan
pemerintahan | 30 Agustus 2022