Izin Pendirian SMA yang diselenggarakan oleh masyarakat

Persyaratan Pendirian SMA

• Surat Permohonan Izin dari Ketua Yayasan tentang Izin Pendirian

• Proposal Permohonan Izin Pendirian

• Hasil Analisis Permohonan Izin Pendirian

• Profil sekolah

• Akta Notaris tentang pendirian Yayasab/Lembaga Penyelenggara Sekolah

• Pengesahan Pendirian Berbadan Hukum Yayasan dari Kemenkum dan HAM

• SK Susunan Pengurus Yayasab/Lembaga Penyelenggara Sekolah

• Surat Rekomendasi/Usulan dari Kepala Cabang Dinas Pendidikan (KCD)

• Surat Keputusan Ketua Yayasan Penyelenggara tentang Pendirian Sekolah

• Surat Tugas/Surat Kuasa dari Yayasan Penyelenggara untuk mengurus Izin Pendirian kepada Kepala Sekolah/Wakasek

• Surat Rekomendasi Khusus dari Kementrian Agama dan MUI minimal tingkat Kecamatan (Khusus SMA yang berbasis Pesantren)

• Surat Keterangan tentang penggunaan kurikulum yang akan dipakai dengan dilengkapi dokumen I (Kurikulum, Dokumen II (Silabus) dan Dokumen -Dokumen Penilaian (Leger/Buku Induk/Rapot/dll) di verifikasi Pada saat Komitmen

• Surat dukungan/tidak keberatan bagi warga sekitar sekolah (minimal 20 orang warga ada tanda tangan dan FC KTP (diketahui oleh Ketua RT, RW, dan Lurah/Kepala Desa)

• Surat tidak keberatan dari SMA terdekat yang berbeda dalam satu Desa/Kelurahan atau Kecamatan (Minimal 3 SMA)

• Surat dukungan dari organisasi profesi di wilayahnya (minimal 3 organisasi) : BPMPS, PGRI, MKKS SMA dll)

• Surat dukungan dari pejabat tingkat Kecamatan (muspika) setempat (Camat, Kapolsek, Daramil)

• MoU Menginduk ke SMA terdekat yang sudah Terakreditasi

• Surat Pernyataan akan mentaati peraturan /perundang-undangan yang berlaku (Bermaterai Rp. 10,000)

• Surat Pernyataan tidak akan menempati atau menggunakan fasilitas pemerintah, rumah, kantor (rukan), Rumah Toko (ruko) dan tidak berada pada lingkungan pusat keramaian atau lahan bermasalah (Bermaterai Rp. 10.000)

• Sertifikat (Sertifikat Tanah minimal 2000 m2 atas nama Yayasan)

• Izin Mendirikan Bangunan (IMB)/Persetujuan Bangunan Gedung

• Denah Bangunan Sekolah

• Memiliki Sarana penunjang dengan ukuran standar: a. Ruang Kepala Sekolah; b. Ruang Guru ; c. Ruang Tata Usaha; d. Toilet; e. Memiliki Mebler Kepala Sekolah, Guru, Tata Usaha dan siswa; f. Ruang Perpustakaan; g. Memiliki Ruang Kelas/Teori dengan luas minimal 63 m2; h. Memiliki Laboratorium Komputer/Bahasa dan IPA (Kimia, Fisika dan Biologi); i. Ruang Ibadah (Mesjid/Mushola dll); j. Instalasi Air Bersih (Sumur bor/ PAM); k. Instalasi listrik (...kWh); l. Jaringan Telefon dan Internet (handphone); m. Lapangan Olah Raga (luas......m2); n. Lapangan Upacara (Luas.......m2); (dokumentasikan dalam 1 file PDF).

• Rekapitulasi data pendidik dan tenaga kependidikan dilengkapi dengan pendidikan dan tugas Masing-masing (Ijazah, Tugas Pokok dan tugas tambahan sebagai perangkat pengelola Sekolah)

• Surat Pengangkatan Kepala Sekolah/Guru (Kualifikasi S1/D.IV yang diberi tugas tambahan sebagai Kepala Sekolah (SK Pengangkatan, Ijazah dan Sertifikat Pendidikan, Curiculum Vitae)

• Surat Pengangkatan Pendidikan dan Tenaga Kependidikan lainnya meliputi Guru Mata Pelajaran, Guru BK, Tata Usaha, Tenaga Adiministrasi, Teknisi, caraka/Pesuruh/Satpam dan Perangkat Pengelola Sekolah sebagai tugas tambahan misalnya Wali kelas, Wakasek, Laboran, Pustakawan (dilengkapi dengan Ijazah dan akta mengajar/Sertifikat Pendidikan bagi guru)

• Memiliki Rencana Induk Pengembangan Sekolah (RIPS), Rencana Kerja Jangka Menengah (RKJM) dan Rencana Kerja Jangka Panjang (RKJP)

• Rencana Kerja Tahunan (RKT) dan Program Kerja Sekolah (PKS) tahun berjalan (Tahun pada saat mengajukan izin)

• Rencana Kerja Anggaran Sekolah (RAKS) untuk tahun pelajaran berjalan memenuhi kebutuhan 8 SNP

• Memiliki Rekening Bank untuk keperluan operasional sekolah atas nama Yayasan/Sekolah

• Memiliki dana operasional untuk pengembangan sekolah sesuai dengan kebutuhan 8 SNP minimal 1 tahun berjalan ( minimal 60% dan kebutuhan minimal dalam 1 tahun)

• Memiliki Siswa (minimal 20 orang/Angkatan)

• Data Lulusan SMP/MTs yang tidak diterima di SMA Negeri dalam satu Kecamatan/Kabupaten/Kota

• Nomor Induk Berusaha (NIB) dari lembaga OSS (Online Single Submission)

Alur prosedur penggunaan layanan