PORTALJABAR, KAB. GARUT - GARUT – Data dan indikator yang akurat perlu diterapkan sebagai pijakan dalam merencanakan dan mengevaluasi pembangunan daerah. Data merupakan titik awal dari setiap target pembangunan.
Hal itu diungkapkan Kepala BPS Kabupaten Garut Nevi Hendri dalam kegiatan Sosialisasi dan Diskusi Indikator Pembangunan Acuan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2025-2030 bersama Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Garut di Mini Auditorium Kampus 4 Universitas Garut (Uniga), Selasa (6/5/2025).
Menurut dia, apabila pemerintah salah baca data, maka target pembangunan akan sedikit bias atau tidak tercapai.
"Birokrat tidak harus memahami rumus statistik secara detail, tetapi penting untuk memahami cara membaca dan menginterpretasikan angka-angka tersebut sebagai dasar kebijakan," ujar Nevi.
Nevi juga menyampaikan tugas BPS dalam melakukan pembinaan data statistik sektoral yang dihasilkan oleh SKPD. BPS hadir untuk membimbing dan mendampingi SKPD dalam menghasilkan data yang berkualitas.
Ia mengapresiasi keberadaan bidang statistik di Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kabupaten Garut sebagai muara perbaikan data.
Nevi berharap kolaborasi antara BPS dan seluruh SKPD dapat mendukung tercapainya visi misi Bupati dan Wakil Bupati Garut.
Bupati Garut Abdusy Syakur Amin menyampaikan pentingnya penetapan indikator pembangunan yang jelas dan terukur agar hasil kerja keras pemerintah daerah dapat terlihat dan terukur secara statistik. Ia mengakui adanya kebingungan terkait hasil pembangunan yang terkadang tidak sesuai dengan upaya yang telah dilakukan.
"Kemarin saya lihat data dari statistik yang mengatakan bahwa di Indonesia itu hampir 60% di bawah garis kemiskinan meskipun itu dibantah oleh BPS hanya 20%. Di sini ada dua kemungkinan, pertama tidak terhitung dan kedua tidak tahu cara menghitungnya," ujar Syakur
Oleh karena itu, Bupati Garut menekankan pentingnya memahami cara menghitung Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dan substansi di baliknya.
Keterlibatan BPS diharapkan dapat memastikan bahwa penetapan indikator dilakukan dengan benar dan tujuan pembangunan dapat terarah.