PORTALJABAR, KAB. GARUT - Pemerintah Kabupaten Garut mempercepat penyerapan anggaran seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah agar belanja pemerintah segera menggerakkan perekonomian dan memberi manfaat bagi masyarakat (22/7/2026).

Kebijakan tersebut disampaikan Bupati Garut Abdusy Syakur Amin saat Sosialisasi Kebijakan Pelaksanaan Anggaran dan Pemberian Apresiasi Kinerja Satuan Kerja Semester I Tahun 2026.

Pemerintah Kabupaten Garut juga menyiapkan sistem pemantauan berbasis aplikasi untuk mengawasi realisasi belanja dan pergerakan kas daerah secara real-time.

Abdusy Syakur mengatakan, dana pemerintah yang beredar di masyarakat akan mendorong aktivitas ekonomi di berbagai sektor.

"Yang pasti bahwa uang itu harus beredar di masyarakat supaya aktivitas masyarakat semakin baik. Bahkan juga saya sampaikan, bahwa kami ini di Garut lagi dorong-dorongnya, melaksanakan kegiatan event-event yang mendorong aktivitas masyarakat mulai dari olahraga, pariwisata, seni budaya apalagi, intinya mendorong pertumbuhan ekonomi tapi melalui aktivitas masyarakat," tegas Abdusy Syakur.

Ia menjelaskan, pemerintah daerah terus menyelenggarakan berbagai kegiatan olahraga, pariwisata, dan seni budaya untuk meningkatkan perputaran ekonomi masyarakat.

Sementara itu, Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Jawa Barat Fahma Sari Fatma mengingatkan keberhasilan anggaran tidak hanya diukur dari tingginya realisasi belanja.

Menurut Fahma, belanja pemerintah harus menghasilkan manfaat nyata yang dapat dirasakan langsung oleh masyarakat.

"Jadi Pak Bupati, kalau APBN itu pak, tiap tahun kalau dibilang realisasi belanjanya sampai di atas 98% pak. PR kita adalah apakah kemudian yang 98% itu benar-benar menyentuh ataupun dirasakan oleh masyarakat. Jadi untuk kinerja yang sifatnya jadi apa tadi itu capaian outputnya itu dinilai oleh Kemenpan RB," ucapnya.

Fahma mengimbau seluruh satuan kerja dan penerima Transfer ke Daerah dan Dana Desa menyelaraskan laporan keuangan dengan laporan kinerja agar setiap belanja memberikan hasil yang terukur.

"Nah ini kemudian tentunya menjadi perhatian kita semua di daerah bahwa pastikan bahwa belanja APBN yang tersalur ke bapak ibu semua, baik dalam bentuk belanja yang disalurkan satuan kerja kementerian lembaga ataupun belanja yang merupakan transfer ke daerah dan dana desa itu benar-benar menyentuh masyarakat kita untuk capaian outputnya," ujarnya.

(Diskominfo Kab. Garut/bhf)