PORTALJABAR, KOTA BANDUNG - Wali Kota Bandung Muhammad Farhan memastikan Pemerintah Kota (Pemkot) Bandung memperketat pengawasan harga minyak goreng MinyaKita di pasaran serta memastikan penyaluran bantuan pangan dari Badan Pangan Nasional tepat sasaran kepada sekitar 60 ribu kepala keluarga di Kota Bandung sebagai langkah pengendalian inflasi daerah.

Pengawasan dilakukan untuk menjaga stabilitas harga kebutuhan pokok sekaligus melindungi daya beli masyarakat di tengah dinamika pasar.

Farhan menjelaskan MinyaKita tidak sepenuhnya bersubsidi karena sekitar 30 persen distribusinya dikendalikan Bulog, sementara 70 persen lainnya mengikuti mekanisme pasar.

Kondisi tersebut membuat pemerintah daerah perlu melakukan pemantauan berkala agar harga tetap sesuai Harga Eceran Tertinggi (HET).

“Terkait minyak goreng, seperti yang disampaikan Menteri Perdagangan, MinyaKita bukan seluruhnya barang bersubsidi. Hanya sekitar 30 persen distribusinya yang dikendalikan Bulog, sementara 70 persen mengikuti mekanisme pasar,” ujar Farhan di Balai Kota Bandung (22/6/2026).

Pemkot Bandung akan melakukan pemantauan rutin di pasar tradisional dan jalur distribusi untuk mencegah lonjakan harga yang dapat membebani masyarakat.

Selain pengawasan harga, pemerintah juga menyiapkan distribusi bantuan pangan berupa MinyaKita dan beras SPHP bagi keluarga penerima manfaat.

Farhan menyebut bantuan tersebut merupakan bagian dari program Badan Pangan Nasional untuk menjaga ketahanan pangan masyarakat berpenghasilan rendah.

Ia menegaskan sekitar 60 ribu kepala keluarga di Kota Bandung akan menerima bantuan tersebut secara bertahap.

“Maka Pemerintah Kota Bandung dalam rangka pengendalian inflasi akan memastikan harga mengikuti HET serta memastikan bantuan pangan dari Badan Pangan Nasional sampai kepada masyarakat yang membutuhkan,” katanya.

Pemkot Bandung berharap pengawasan harga dan penyaluran bantuan pangan dapat berjalan efektif sehingga mampu menjaga stabilitas ekonomi sekaligus meringankan beban masyarakat rentan di daerah tersebut.

(Diskominfo Kota Bandung/bhf)