PORTALJABAR, KOTA BANDUNG - —Pemerintah Kota Bandung tengah mengkaji skema penguatan ketahanan pangan melalui konsep lumbung pangan sebagai langkah jangka panjang di tengah ketergantungan pasokan dari daerah lain, sementara distribusi pangan saat ini masih dinilai aman melalui jaringan pasar induk dan Bulog, Kamis (18/6/2026).
Wali Kota Bandung Muhammad Farhan menyampaikan bahwa Kota Bandung belum memiliki lumbung pangan karena keterbatasan lahan pertanian, sehingga sangat bergantung pada pasokan dari berbagai daerah di Indonesia.
"Kota Bandung memang belum punya lumbung pangan. Kita sangat mengandalkan dua pasar induk, yaitu Gedebage dan Caringin, ditambah Bulog serta pasar-pasar besar lainnya," kata Farhan di Balai Kota Bandung.
Ia menjelaskan, dua pasar induk tersebut menjadi pintu utama distribusi komoditas pangan dari sedikitnya 16 provinsi untuk memenuhi kebutuhan lebih dari 2,5 juta penduduk serta jutaan wisatawan yang datang ke Kota Bandung.
Pasar Ciroyom menjadi pusat distribusi daging dan ikan, sementara Pasar Andir, Kosambi, Sederhana, dan Pasar Baru berfungsi sebagai pasar sekunder untuk kebutuhan sayuran dan komoditas lainnya.
Farhan menyebut Bulog berperan penting dalam menjaga stabilitas pasokan dengan kontribusi sekitar 30 persen kebutuhan beras, minyak goreng, gula, dan terigu di Kota Bandung.
Ia menegaskan, selama distribusi berjalan lancar, kebutuhan masyarakat masih dapat terpenuhi dengan baik meski tekanan permintaan terus meningkat.
Pemkot Bandung saat ini mengkaji opsi kerja sama dengan daerah penghasil pangan melalui skema penyewaan lahan produksi, seperti yang telah diterapkan di beberapa daerah lain.
Namun, Farhan menilai kebijakan tersebut perlu kajian mendalam agar tepat sasaran dan efisien dalam pelaksanaannya.
"Pertanyaannya sekarang, Bandung membutuhkan komoditas apa yang benar-benar harus diamankan? Jangan sampai kita sudah mengontrak lahan dengan biaya besar, ternyata kebutuhan itu masih bisa dipenuhi oleh mekanisme pasar," ujarnya.
Selain penguatan pasokan, pemerintah juga fokus pada pengendalian inflasi melalui koordinasi dengan berbagai pihak, termasuk Bank Indonesia dan instansi terkait.
Farhan menjelaskan, kenaikan kebutuhan pangan di Kota Bandung juga dipengaruhi peningkatan jumlah wisatawan yang berdampak langsung pada permintaan sektor kuliner dan perhotelan.
Ia menambahkan, tantangan ketahanan pangan ke depan tidak hanya pada ketersediaan stok, tetapi juga pada kemampuan menjaga keseimbangan suplai di tengah pertumbuhan ekonomi dan pariwisata.
Menurutnya, pengawasan terhadap praktik penimbunan juga menjadi perhatian penting untuk menjaga stabilitas harga, terutama pada komoditas beras premium.
Pemkot Bandung berharap sinergi antara pemerintah, Bulog, pelaku usaha, dan masyarakat dapat terus diperkuat agar ketahanan pangan tetap terjaga dengan harga yang stabil dan terjangkau.
(Diskominfo Kota Bandung/bhf)